JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) harus mampu menghimpun data akurat. Sebab, kebijakan publik yang baik ditentukan oleh kualitas data yang menjadi acuan regulator.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Apalagi saat pandemi seperti ini, ia mengingatkan agar game changer di masa sekarang bukan hanya vaksinasi. Namun juga persoalan aspek transisi di berbagai sektor menuju normalitas yang membutuhkan data yang baik.
“Data yang akurat serta birokrasi efisien. Tanpa keduanya maka sulit mengharapkan dampak positif dari sistem ekonomi,” katanya mengingatkan.
Persoalan data nasional sebenarnya telah diupayakan pemerintah lewat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Untuk itu Hendrawan mempertanyakan sejauh mana perkembangan BPS dalam merealisasikan hal tersebut di tengah kasus data ganda bantuan sosial.
