SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Di momen peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke 728, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan 15 mitra kerja atau stakeholder. Harapannya, kerja sama itu semakin meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan warga Kota Surabaya.
Eri mengatakan, bahwa salah satu esensi dari kerja sama ini adalah bagaimana mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pahlawan. Termasuk dalam upaya pendampingan serta membantu pemasarannya.
“Jadi kita mengembangkan UMKM. Ada pendampingan dan pemasaran UMKM. Nanti semuanya akan membantu mengumpulkan, meningkatkan kemampuan UMKM, termasuk dengan pemasarannya,” katanya di Balai Kota, Senin (31/5/2021).
Menurutnya, dalam masa pandemi ini, seluruh kegiatan dibatasi. Termasuk pula dalam proses pemasaran produk UMKM. Maka dari itu, pemasaran secara online menjadi salah satu opsi yang dapat dilakukan. Terlebih, pangsa pasar melalui online dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan mancanegara.
“Karena bagaimanapun dalam masa pandemi ini, maka kekuatan secara onlinelah, siapa yang bisa bergerak secara online itu yang akan semakin kuat. Karena pemasarannya tidak hanya dalam kota, tapi bisa ke luar kota,” paparnya.
Eri bersyukur karena para stakeholder di Kota Surabaya sangat mendukung dan antusias menjalin kerja sama dengan pemkot. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan perguruan tinggi di Surabaya.
“Alhamdulillah semua sudah masuk ke Kota Surabaya untuk membantu bagaimana pergerakan UMKMnya di Surabaya. Bahkan, ada perguruan tinggi tadi,” jelasnya.
Setidaknya ada 15 stakeholder yang melakukan MoU kerja sama dengan Pemkot Surabaya. Terdiri dari, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), PT Grab Teknologi Indonesia, PT Tokopedia, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, Universitas Wijaya Putra, Universitas Ciputra, dan Universitas 17 Agustus.
Selain itu, ada pula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, PT H.M Sampoerna, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Universitas Negeri Surabaya, PT MPM Honda, serta Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. ***