JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Presiden Joko Widodo memanfaatkan kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 secara virtual untuk berbicara mengenai UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. Jokowi menyebut, UU Cipta Kerja dibuat untuk memastikan kemajuan ekonomi dan sosial, dan tidak merugikan lingkungan.
Jokowi dalam pidatonya disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (31/5/2021), mengatakan, Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon, menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Indonesia juga telah meluncurkan UU Cipta Kerja sebagai wujud komitmen Indonesia agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan.
Langkah-langkah fundamental, lanjut Jokowi, sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global.
Salah satunya, mewujudkan enabling environment yang mendorong sinergi antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau.
Selain itu, Jokowi menyebut jika Indonesia sejauh ini telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Selain itu, penting pula untuk mendorong inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau.
Ia juga menyebut, ketersediaan dukungan pendanaan dan transfer teknologi menjadi kunci sukses pembangunan hijau bagi netralitas karbon.
“Oleh karena itu, Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang terletak di Kalimantan Utara. Industri tersebut mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia, menurut Jokowi, juga memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia.
Dalam KTT P4G, Jokowi juga mengajak negara-negara di dunia untuk memperkuat kerja sama yang bisa segera dilaksanakan dan berkelanjutan. Ia mengatakan, proteksionisme yang berkedok isu lingkungan harus dihindari. Parameter pro lingkungan mesti jelas dan dijalankan secara jujur serta transparan. ***