Karena menduduki jabatan pelaksana tugas, sifatnya sementara. Setelah tiga bulan, bupati akan meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri untuk didefinitifkan.
Ke depan, para pejabat yang menduduki jabatan Plt. selama tiga bulan itu tetap mendapatkan penilaian kinerja.
“Akan ada penilaian kinerja selama tiga bulan, sesuai visi misi yang kita bawa. Tolak ukurnya adalah profesionalisme dan loyalitas. Untuk pejabat eselon dua nanti akan ada assessment (penilaian) khusus,” ungkap bupati.
Selesainya penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tersebut membuat Bupati Hendy optimis pada Maret 2021 sudah ada APBD 2021.
Bahkan bupati menegaskan bahwa akhir Maret Jember wajib memiliki APBD. “Wajib itu. Tadi juga saya minta kepada teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar kalau diundang DPRD hadir saja. Konsultasi dan diskusi,” tutur Hendy.
“Saya minta OPD hubungannya harmonis dengan DPRD. Harmonis seperti hubungan antara suami dan istri. Kalau diundang, langsung hadir saja. Cukup kasih pemberitahuan ke kita. Diskusi-diskusi di luar juga boleh,” kata Bupati Hendy dalam pengarahan pelantikan.
Pelantikan pejabat pelaksana tugas tersebut berlangsung secara luring dan daring. Pejabat eselon dua dilantik langsung di pendopo. Sementara pejabat eselon tiga dan empat yang jumlahnya ratusan dilantik secara virtual. (jbr/min)
