Senin, 22 Juli 2024
23 C
Surabaya
More
    Jawa TimurJemberBupati Jember "Gas Pol" Lantik 631 Pejabat Eselon Dua, Tiga dan Empat

    Untuk Percepat Pembahasan APBD

    Bupati Jember “Gas Pol” Lantik 631 Pejabat Eselon Dua, Tiga dan Empat

    JEMBER (Wartatransparansi.com) – Bupati Jember Hendy Siswanto bersama Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman, menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas (Plt.) kepada 631 pejabat eselon dua, tiga, dan empat.

    Mutasi tersebut menjadi bagian upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun anggaran 2021.

    Menurut keterangan Bupati Hendy di Pendapa Wahyawibawagraha, setelah para pejabat tersebut dilantik harus segera bekerja untuk menyusun rancangan APBD 2021.

    Ada dua hari bagi para pejabat untuk menyusun rancangan tersebut. Targetnya, pada Senin 15 Maret 2021 rancangan APBD tersebut sudah masuk ke DPRD Jember.

    “Senin pagi kita serahkan ke DPRD Jember untuk dibahas bersama,” tutur Bupati Hendy kepada wartawan, Jumat.

    Bupati juga menjelaskan, penetapan pejabat Plt tersebut mengacu pada Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) Kabupaten Jember tahun 2021.

    KSOTK itu sudah disetujui Gubernur Jawa Timur pada Januari 2021. “Jadi izin sudah keluar, sudah sejak Januari ada,” ujarnya.

    Karena menduduki jabatan pelaksana tugas, sifatnya sementara. Setelah tiga bulan, bupati akan meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri untuk didefinitifkan.

    Ke depan, para pejabat yang menduduki jabatan Plt. selama tiga bulan itu tetap mendapatkan penilaian kinerja.

    “Akan ada penilaian kinerja selama tiga bulan, sesuai visi misi yang kita bawa. Tolak ukurnya adalah profesionalisme dan loyalitas. Untuk pejabat eselon dua nanti akan ada assessment (penilaian) khusus,” ungkap bupati.

    Selesainya penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tersebut membuat Bupati Hendy optimis pada Maret 2021 sudah ada APBD 2021.

    Bahkan bupati menegaskan bahwa akhir Maret Jember wajib memiliki APBD. “Wajib itu. Tadi juga saya minta kepada teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar kalau diundang DPRD hadir saja. Konsultasi dan diskusi,” tutur Hendy.

    “Saya minta OPD hubungannya harmonis dengan DPRD. Harmonis seperti hubungan antara suami dan istri. Kalau diundang, langsung hadir saja. Cukup kasih pemberitahuan ke kita. Diskusi-diskusi di luar juga boleh,” kata Bupati Hendy dalam pengarahan pelantikan.

    Pelantikan pejabat pelaksana tugas tersebut berlangsung secara luring dan daring. Pejabat eselon dua dilantik langsung di pendopo. Sementara pejabat eselon tiga dan empat yang jumlahnya ratusan dilantik secara virtual. (jbr/min)

    COPYRIGHT © 2021 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan