Minggu, 19 September 2021
25 C
Surabaya
More
    OpiniTajukPPKM Luwes Kunci Covid-19 Terkendali dan Ekonomi Pulih

    PPKM Luwes Kunci Covid-19 Terkendali dan Ekonomi Pulih

    Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi

    Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pengeterapan sangat luwes, sesuai dengan harapan untuk mengendalikan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan segera memulihkan ekonomi nasional, sangat tepat.

    Sebab, sikap kehati-hatian pemerintah dan masyarakat dalam mengendalikan dan melawan Covid-19, sekaligus dengan sabar dan penuh perhitungan secara matang memulihkan ekonomi mikro hingga makro, merupakan keputusan sangat tepat pula.

    Keputusan pemerintah dengan PPKM menunjukkan bahwa melakukan pembatasan sosial skala besar tanpa melakukan penetapan zona per kampung (kelurahan dan desa) tanpa 3T (testing, tracing, dan treatment) secara profesional, justru akan menimbulkan banyak kerugian.

    Kerugian terbesar ialah selain krisis kesehatan karena “terpapar” Covid-19, juga krisis ekonomi karena “terpapar” dampak ekonomi berhenti mulai dari hulu sampai hilir. Bahkan, krisis sosial karena kehidupan sosial paling hakiki juga “terpapar” karena pendidikan tradisional dengan tatap muka belum dimulai dan kehidupan beragama dengan tingkat kebersihan serta kesucian terjaga juga dilakukan model jaga jarak.

    Kebijakan Presiden Joko Widodo dengan menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, terutama untuk 23 kabupaten/kota dengan empat parameter yang ditetapkan berdasarkan data bulan Desember, merupakan sikap kehati-hatian Kepala Negara dalam melindungi segenap warga negara.

    Baca juga :  Hebat Bermartabat Kota Pahlawan Zona Kuning dan Level1

    Apalagi, dalam siaran pers, Jumat (8/1/2021). Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021 merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia.

    Politisi Partai Golkar itu meminta Pemda wajib kooperatif dan mendukung PPKM serta menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut. Pemda juga harus dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian guna meningkatkan pengawasan dalam implementasinya.

    Apalagi, diketahui bahwa vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia dan tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI.

    Hasil pendataan pada akhir Desember, menunjukkan penambahan kasus mencapai 48.434 dalam kurun satu pekan, sedangkan pada awal Januari meningkat menjadi 51.986 dalam kurun satu pekan.

    Selain itu, pemerintah juga mencatat adanya 54 kabupaten/kota yang memiiki risiko tinggi, 380 kabupaten/kota risiko sedang dan 57 kabupaten/kota risiko rendah, dan 11 kabupaten/kota yang tidak ada kasusnya.

    Baca juga :  Berharap Pejabat Eselon II Jatim Membangun “Collective Intelligence”

    Pemerintah melihat rasio-rasio keterisian dari tempat tidur isolasi dan ICU, serta terkait positivity rate atau kasus aktif dimana secara nasional kasus aktif sekitar 14,2 persen, maka mengambil kebijakan melakukan pembatasan atau pengetatan kegiatan masyarakat.

    Mengacu pada kondisi tersebut, Rabu (6/1/2021) Airlangga Hartanto, menyatakan pemerintah telah memutuskan kriteria untuk daerah yang perlu menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat.

    Sesuai dengan undang-undang yang telah dilengkapi PP 21/2020 terkait mekanisme pembatasan tersebut.
    bukan pelarangan.

    Kriteria yang dimaksud meliputi, pertama, tingkat kematian akibat Covid-19 di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau di atas 3 persen. Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 persen.

    Ketiga, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14 persen, serta keempat tingkat keterisian rumah sakit di atas 70 persen.

    Penerapan pembatasan tersebut dilakukan di provinsi Jawa – Bali, karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari parameter yang ditetapkan.

    Sementara itu, pembatasan aktivitas yang dimaksud meliputi, pertama, membatasi tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kedua, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring.

    Baca juga :  Tiga Fokus PMI Jatim Perkuat Kehidupan Normal Baru

    Ketiga, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan menjaga protokol kesehatan ketat.

    Keempat, melakukan pembatasan terhadap jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Kemudian makan minum di tempat maksimal 25 persen dan pemesanan makanan melalui delivery tetap diizinkan.

    Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Keenam, mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol yang lebih ketat.

    Selanjutnya, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga akan diatur.

    PPKM dengan berbagai model menyesuaikan kondisi daerah masing-masing dengan luwes serta tetap melaksanakan penguatan masyarakat dengan sambil menunggu proses vaksinasi maupun terus menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak), dalam upaya memutus mata rantai Covid-19 terkendali dengan baik, dan pemulihan ekonomi lokal dan nasional sesuai harapan, maka akan menjadi kebijakan sangat strategis menuju kebiasaan hidup normal baru dengan semakin sehat, kuat dan hebat. (jt)

    Reporter :
    Penulis : Djoko Tetuko
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan