Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi
Sejak dilantik menjadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini, melakukan kinerja dengan blusukan ke berbagai wilayah di kolong jembatan serta dialog dengan tunawisma di Jakarta dan daerah eks lokalisasi di Mojokerto Jatim.
Model kepemimpinan Menteri Sosial (Mensos Risma) ini menimbulkan pro kontra di kalangan politisi maupun birokrat serta pengamat.
Sebab, Mensos Risma dianggap tidak dapat membedakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai menteri notabene membantu Presiden Joko Widodo dengan cakupan wilayah secara nasional, berbeda dengan kebiasaan sebagai Wali Kota Surabaya.
Diketahui, sebagaimana disiarankan rri.co.id Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik blusukan yang dilakukan Mensos Risma di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena tidak bisa memahami bahwa ada perbedaan mendasar dari tugas sebagai menteri dan wali kota.
Fahri di akun Twitternya @FahriHamzah yang dilihat rri.co.id, Rabu (6/1/2021) meminta Staf Mensos Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala kinerja.
Fahri menilai, menteri tidak dipilih tapi ditunjuk oleh Presiden dengan melakukan kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto membela Risma atas aktivitas blusukan itu. Menurut Hasto, blusukan itu adalah karakter Risma yang memang kerap menemui masyarakat.
Hasto, Selasa (5/1/2021) mengklaim apa yang dilakukan Risma merupakan cara membangun harapan bahwa wong cilik dan rakyat Marhaen tidak akan lagi merasa tertinggalkan karena hadirnya pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Ia menyinggung semangat para pendiri bangsa sejak awal konstitusi dirancang.
Mereka, kata Hasto, menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Diketahui, tradisi blusukan ini pun dilakukan Presiden Joko Widodo sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat,” ucap Hasto.
Hasto menegaskan bahwa, blusukan Mensos itu tak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain.
Aksi blusukan dilakukan Tri Rismaharini (Risma) menemui tunawisma di Jakarta dinilai Fraksi PDIP DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak,
karena Gubernur Anies Baswedan terlalu banyak memberikan pengarahan, namun lemah dalam pengawasan.
Bahkan, menyikapi Pemprov DKI kuat dinarasi, tapi miskin diimplementasi, artinya miskin dalam perbuatan.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan gelandangan yang ditemukan Mensos Tri Rismaharini di kawasan Sudirman-Thamrin merupakan gelandangan musiman.
