Minggu, 19 September 2021
25 C
Surabaya
More
    OpiniTajukPro Kontra Blusukan Mensos Risma

    Pro Kontra Blusukan Mensos Risma

    Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi

    Sejak dilantik menjadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini, melakukan kinerja dengan blusukan ke berbagai wilayah di kolong jembatan serta dialog dengan tunawisma di Jakarta dan daerah eks lokalisasi di Mojokerto Jatim.

    Model kepemimpinan Menteri Sosial (Mensos Risma) ini menimbulkan pro kontra di kalangan politisi maupun birokrat serta pengamat.

    Sebab, Mensos Risma dianggap tidak dapat membedakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai menteri notabene membantu Presiden Joko Widodo dengan cakupan wilayah secara nasional, berbeda dengan kebiasaan sebagai Wali Kota Surabaya.

    Diketahui, sebagaimana disiarankan rri.co.id Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik blusukan yang dilakukan Mensos Risma di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena tidak bisa memahami bahwa ada perbedaan mendasar dari tugas sebagai menteri dan wali kota.

    Fahri di akun Twitternya @FahriHamzah yang dilihat rri.co.id, Rabu (6/1/2021) meminta Staf Mensos Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala kinerja.

    Fahri menilai, menteri tidak dipilih tapi ditunjuk oleh Presiden dengan melakukan kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri.

    Baca juga :  Waspadalah! Covid-19 Varian Baru Mengincar

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto membela Risma atas aktivitas blusukan itu. Menurut Hasto, blusukan itu adalah karakter Risma yang memang kerap menemui masyarakat.

    Hasto, Selasa (5/1/2021) mengklaim apa yang dilakukan Risma merupakan cara membangun harapan bahwa wong cilik dan rakyat Marhaen tidak akan lagi merasa tertinggalkan karena hadirnya pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Ia menyinggung semangat para pendiri bangsa sejak awal konstitusi dirancang.

    Mereka, kata Hasto, menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

    Diketahui, tradisi blusukan ini pun dilakukan Presiden Joko Widodo sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat,” ucap Hasto.

    Hasto menegaskan bahwa, blusukan Mensos itu tak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain.

    Aksi blusukan dilakukan Tri Rismaharini (Risma) menemui tunawisma di Jakarta dinilai Fraksi PDIP DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak,
    karena Gubernur Anies Baswedan terlalu banyak memberikan pengarahan, namun lemah dalam pengawasan.

    Baca juga :  Berharap Pejabat Eselon II Jatim Membangun “Collective Intelligence”

    Bahkan, menyikapi Pemprov DKI kuat dinarasi, tapi miskin diimplementasi, artinya miskin dalam perbuatan.

    Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan gelandangan yang ditemukan Mensos Tri Rismaharini di kawasan Sudirman-Thamrin merupakan gelandangan musiman.

    Tugas dan fungsi Mensos sebagaimana situs resmi Kementerian Sosial RI (kemensos.go.id) bahwa

    Mensos bertugas berdasarkan
    Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyeleng- garakan pemerintahan Negara. dan inklusivitas.

    Sedangkan dalam menjalankan fungsi sebagai upaya mewujudkan program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

    Pertama, Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

    Kedua, Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu.

    Ketiga, Penetapan standar rehabilitasi sosial.
    Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Sosial.

    Baca juga :  Hebat Bermartabat Kota Pahlawan Zona Kuning dan Level1

    Keempat, Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.

    Kelima, Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial.

    Keenam, Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah.

    Ketujuh, Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial.

    Kedelapan, Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

    Mensos Risma memang baru pemanasan, dengan model dan gaya blusukan sekaligus melayani orang
    fakir miskin. Tetapi lebih hebat jika segera menyesuaikan dengan melihat RKAKL (rencana kerja anggaran kementerian/lembaga) juga DIPA (daftar isian pelaksana anggaran) Kemensos. Kemudian melangkah dengan cermat dan cerdas, minimal rapat koordinasi virtual nasional, melaksanakan program sesuai DIPA dan RKAKL.

    Tentu saja sesuai dengan prioritas kerja kementerian bersama target capaian. Dan apabila melakukan blusukan ke daerah, paling tidak koordinasi dengan pemangku wilayah setempat.

    Dengan melakukan kinerja secara administrasi sesuai dengan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN), kemudian melakukan blusukan dengan profesional. InsyaAllah tidak akan menimbulkan pro dan kontra, tetapi justru akan menjadi model atau gaya kepemimpinan nasional, merakyat tetapi profesional dan proporsional. (*)

    Reporter :
    Penulis : Djoko Tetuko
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan