Pada Pemilu 2019, PDIP menjadi partai pertama yang melaporkan dana kampanyenya, pertanda partai bekerja cepat dan transparan. Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Juliari Batubaralah yang melaporkan dana kampanye itu kepada Komisi Pemilihan Umum dan media massa.
Dengan integritas, kapabilitas, dan genealogi tersebut, wajarlah bila Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menaruh harapan tinggi kepada dirinya.
Sebagai seorang yang menempuh pendidikan formal bermutu di dalam dan luar negeri, ilmu pengetahuannya tentu lebih dari cukup. Sebagai pengusaha yang cukup lama bergelut di dunia bisnis, kemampuan manajerialnya niscaya lebih dari memadai. Sebagai politisi selama enam tahun di DPR RI dan sempat menjadi pimpinan Komisi XI, kepiawaiannya dalam politik juga sudah teruji.
Namun sebagai pimpinan tertinggi pada birokrasi pemerintahan (Kemensos), Juliari memang orang baru. Di masa adaptasi sebagai pimpinan birokrasi, ia mesti menghadapi krisis global Covid-19.
Ia juga mesti berhadapan dengan birokrasi Indonesia, yang acap disebut _birokrasi prismatis_. Artinya, berbagai kebijakan yang disusun pimpinan birokrasi, ketika dilaksanakan aparat di bawahnya akan diubah, seperti cahaya yang melewati prisma. Cahaya bening diubah menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.
Alhasil berbagai kebijakan Kemensos juga sering diakali oleh aparat birokrasi untuk keuntungan pribadi, keluarga atau kelompoknya. Laporan bahwa bansos tidak tepat sasaran, karena penerimanya bukan orang miskin terdengar di berbagai tempat. Ditengarai, pihak yang mendata bansos itu memasukkan nama-nama sohib, konco, atau saudaranya.
Pendataan penerima bansos atau program semacam itu, sejak belasan tahun silam memang sudah bermasalah. Sulit sekali mendapatkan data yang akurat. Tak aneh setiap ada penyaluran program serupa bansos, langsung diiringi dengan keluhan terjadinya salah sasaran.
Itulah sejumput persoalan yang harus diselesaikan Mensos. Tentu persoalan lain juga ada.
Sejalan dengan itu memang ada kritik terhadap penampilan Mensos yang “mahal senyum” dan kurang publikasi. Pejabat publik seyogianya murah senyum dan pandai memproduksi citra positif kepada publik. Mengandalkan kinerja baik semata, tidaklah cukup. Soalnya, ada adagium di dunia _public relations_: berita buruk akan tersebar dengan sendirinya, berita baik tidak tersebar, kecuali ada yang menyebarkannya.
Jawaban Juliari terhadap kedua kritik tersebut, kiranya akan membantu publik memahami kinerja dan sosok kepemimpinannya. (*)
