“Jadi tidak selalu kelainan paru pasti Covid-19. Perlu ada pendukung lain seperti rapid test, swab test atau tes darah lengkap untuk melihat limfosit atau rasionya,” terang Benjamin.
Politisi yang juga seorang dokter ini menegaskan, dengan kasus yang ramai diperbincangkan masyarakat, terkesan pihak rumah sakit mengambil untung. Sebab biaya penangganan Covid-19 dari pemerintah anggarannya besar.
Padahal biaya tersebut bisa dilakukan efisiensi. Sehingga dana pemerintah bisa digunakan untuk pemberian APD bagi tenaga medis, bantuan sembako atau bantuan dana untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat.
Namun di sisi lain, masyarakat juga menjadi resah dan enggan mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena segala penyakit selalu didiagnosa terpapar positif corona. “Tidak seharusnya analisa medisnya gegabah. Toh nanti yang dirugikan pasien, jika ternyata analisis medisnya tidak sesuai,” terang dia.
Politisi Partai Gerindra Jatim ini mendorong pelayanan kesehatan di Jawa Timur benar-benar memberikan kenyamanan bagi pasien. Karena membludaknya jumlah pasien yang didiagnosa Covid-19, membuat kebutuhan kapasitas ruangan pelayanan tidak terpenuhi. (sr)
