Menurutnya, yang mungkin saja berdampak langsung pada perekonomian masyarakat hanya alokasi Kementerian Sosial yang besarannya hanya mencapai Rp 60 triliun.
Dari sini saja kita sudah tidak serius, untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi kita. Kita tidak pernah serius untuk meningkatkan daya belu masyarakat.
Dari angka-angka yang sudah kita sepakati sebelumya di Paripurna, di situlah keseriusan kita. Kalau kita ingin ekonomi kita tumbuh, kita ingin daya beli masyarakat meningkat.
“Kita sudah tahulah 20 tahun terakhir, kalau mau ekonomi kita tumbuh, jaga daya beli masyarakat,” tegas Marwan.
Untuk itu, legislator dapil Lampung II itu menilai APBN sebagai salah satu stimulus yang penting untuk menjaga daya beli dan penting untuk meningkakan lapangan pekerjaan.
Barulah setelahnya, diperlukan adanya program-program sosial untuk memicu daya belanja masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dirinya mengajak jajaran Kemenkeu untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri.
Dari 5 besar belanja Pemerintah, dimana yang akan mendorong daya beli masyarakat. Ibu adalah ekonom, mari kita perbaiki negeri ini. Kalau tidak, 5 tahun lagi kita rapat di sini tetapi hasilnya sama saja. Tidak akan pernah tercapai kesepakatan kita.
Kita hanya membohongi diri sendiri dengan menyepakati angka 5,3 dan klaim daya beli meningkat, tetapi kita tidak pernah membuatnya dalam action yang nyata, yang betul-betul bergerak dan bermanfaat untuk rakyat,” pungkas Marwan. (sam)
