SURABAYA – Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Komjen Pol Firli Bahuri meminta waktu khusus untuk bertemu dengan calon bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota yang akan bertarung pada pilkada serentak September tahun 2020 mendatang.
Keinginan bertemu calon kepala daerah tersebut adalah dalam rangka pencegahan korupsi yang dilalukan oleh kepala daerah. ” Bu Gubernur tolong saya diagendakan untuk bertemu dengan 19 calon kepala daerah, dan 19 Pemerintah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak,” kata Firli Bahuri di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020)
Ketua KPK yang baru tersebut berada di Surabaya atas undangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, sebagai narasumber dalam Rakor dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Jatim dengan tema ” mewujudkan pemerintahan yang aman dan akuntabel dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat seiring dengan Perpres 80/2019.
Saya sebenarnya tidak happy kalau ada bupati/walikota yang tertangkap tangan KPK. Saya tidak bahagia. Makanya, saya diundang Bu Gubernur Jatim dalam Rakor hari ini, saya hadir,” tegasnya dalam sambutan.
Dijelaskan antara 2016 sampai 2019 KPK telah melakukan OTT sebanyak 87 kali, mengamankan 122 tersangka, 22 kepala daerah. Dari kasus tersebut KPK mengamankan sekitar Rp 1,3 trilyun yang bersumber dari uang denda, uang pengganti dan uang rampasan. Dari uang yang dihasilkan tersebut jika di bandingkan dengan biaya operasional KPK tidak imbang. Saya berremu Menteri Keuangan dan saya tanya berapa keuangan negara untuk KPK hingga saat ini, angkanya sudah mencapai sekitar Rp 3,3 trilyun. Namun KPK telah mengamankan uang negara ratusan trilyun rupiah.
Reporter | : | |
Penulis | : | |
Editor | : | |
Redaktur | : | |
Sumber | : |