Keinginan bertemu calon kepala daerah tersebut  adalah dalam rangka pencegahan korupsi yang dilalukan oleh kepala daerah. ” Bu Gubernur tolong saya diagendakan untuk bertemu dengan 19 calon kepala daerah, dan 19 Pemerintah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak,” kata Firli Bahuri di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020)

Ketua KPK yang baru tersebut berada di Surabaya atas undangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, sebagai narasumber dalam Rakor dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Jatim dengan tema ” mewujudkan pemerintahan yang aman dan akuntabel dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat seiring dengan Perpres 80/2019.

Saya sebenarnya tidak happy kalau ada bupati/walikota yang tertangkap tangan KPK. Saya tidak bahagia. Makanya, saya diundang Bu Gubernur Jatim dalam Rakor hari ini, saya hadir,” tegasnya dalam sambutan.

Dijelaskan antara 2016 sampai 2019  KPK telah melakukan OTT sebanyak 87 kali, mengamankan 122 tersangka, 22 kepala daerah. Dari kasus tersebut KPK mengamankan sekitar Rp 1,3 trilyun yang bersumber dari uang denda, uang pengganti dan uang rampasan. Dari uang yang dihasilkan tersebut jika di bandingkan dengan biaya operasional  KPK tidak imbang. Saya berremu Menteri Keuangan dan saya tanya berapa keuangan negara untuk KPK hingga saat ini, angkanya sudah mencapai sekitar Rp 3,3 trilyun. Namun KPK telah mengamankan  uang negara ratusan trilyun rupiah.

Komjen Firli mengatakan hari ini dan kemarin ada yang bertanya kok hanya dua saja yang kena OTT (Bupati Sidoarjo dan Ketua KPU). Pertanyaan ini sesungguhnya adalah gambaran kita bahwa masih ada yang harus kita benahi.

Masih ada kepala daerah yang bermain main terhadap belanja barang dan jasa di akhir masa jabatannya.

Bahkan kata Firli ada kepala daerah di Kalimantan Timur kena OTT. Padahal pejabat itu sudah mendapat SK untuk mutasi ke Jakarta. Dia tidak segera pindah karena ternyata masih menunggu uang dari pengusaha. Kalau saja dia segera pindah maka dia terhindar dari OTT.

GUBERNUR KHOFIFA

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan terbitnya Perpres 80/2019 bidang percepatan ekonomi Jawa Timur, kedepan Jawa Tinur akan menjadi sebuah provinsi yang terdepan dari seluruh provinsi di Indonesia.

Disini ada rasa keadilan atas rasio ketimpangan antara utara dan selatan Jawa Timur maupun antara kota dan desa di Jawa Timur. Maka pemerataan pembangunan dengan pendekatan pembangunan kewilayahan menjadi bagian yang sangat penting bagi seluruh Bupati/ Walikota di Jawa Timur.

Presiden Jokowi memberikan arahan maksimal 3 program prioritas nasional yang bisa dikembangkan. Tapi dalam Perpres ini ada lima wilayah pendekatan pembangunan.

Dalam.percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur yang meliputi gerbang kertasusila, kemudian Bromo Tengger Semeru Prigen dan lintas selatan yang harus mendapatkan penguatan dengan dua wilayah yang diharapkan menjadi pendukung yaitu wilayah Madura dan kepulauan.

Hadir dalam rakor Kapolda Jatim dam semua Kapolres, Pangdam V Brawijaya dan Dandim se Jatim, Kajati dan semua Kejari se Jatim, Bupati/Walikota, Semua Kepala Dinas dilingkungan Pemprov Jatim plus para Camat. (min)