Tito juga mengatakan, kontestasi politik seperti Pilkada erat kaitannya dengan potensi konflik yang patut diantisipasi. Untuk itu ia menitipkan pada Kesbangpol, terutama bagi 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2020, untuk melakukan antisipasi konflik agar tidak menimbulkan perpecahan maupun korban jiwa.
“Trigger paling berbahaya adalah ketika terjadi kontestasi politik; Pilkada, pilpres, pileg itu memang pemilihan umum. Itu adalah tanda terpenting dari demokrasi. Maka dari ini rekan-rekan, tahun ini kita menghadapi 270 Pilkada, ini artinya akan mengandung potensi konflik, kita harus bisa mengelola demokrasi ini (agar) tidak meledak menjadi potensi konflik, kekerasan apalagi menimbulkan korban,” imbuhnya.
Ia juga meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk responsif terhadap potensi konflik dengan melakukan sejumlah aksi strategis untuk melakukan pencegahan.
“Forkopimda agar aktif dalam penanggulangan konflik sosial, jangan hanya aktif, responsif, tapi juga melakukan langkah-langkah proaktif dan pencegahan,” katanya.
Pertumbuhan ekonomi melalui dukungan investasi harus diwujudkan dengan stabilitas politik dan keamanan. Tak hanya soal ekonomi, stabilitas politik dan keamanan juga amat diperlukan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu, Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga hal tersebut selain sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. (wt)
