JAKARTA – Pemerintah target tingkatkan jumlah penumpang di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai 4.000.000 penumpang pertahun, dan kargo sebesar 3.500 ton pada tahun 2044, sehingga semakin meningkatkan konektivitas nasional maupun internasional.
Melalui Kementerian Perhubungan, pemerintah resmi menetapkan Konsorsium Cardig Aero Service (CAS) yang di antara anggotanya adalah perusahaan pengelola Bandara Changi Singapura, yaitu Changi Airports International Pte Ltd. (CAI) dan Changi Airports MENA Pte Ltd menjadi pemenang lelang Proyek Pengembangan Bandara Komodo dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Dari hasil lelang, kami telah menetapkan Konsorsium CAS sebagai badan usaha pemenang proyek Pengembangan Bandar Udara Komodo – Labuan Bajo. Konsorsium CAS beranggotakan PT. Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd. (CAI) dan Changi Airports MENA Pte Ltd,” kata Menhub Budi Karya Sumadi pada Konferensi Pers bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat mengumumkan terkait pemenang lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui skema KPBU di Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, di Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Menurut Menhub, terpilihnya Konsorsium CAS menjadi pemenang proyek telah melalui proses seleksi ketat dari tim ahli. Di antaranya, Prof Wihana, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung, Ketua YLKI Tulus Abadi, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman, Tommy Soetomo, Sesditjen Perhubungan Udara Nur Isnis, dan lain-lain.
“Pemenang lelang tentunya yang memiliki kompetensi yang baik dan berpengalaman dalam membangun dan mengelola Bandara. Sehingga diharapkan kinerja dan pelayanan di Bandara Labuan Bajo semakin meningkat,” tegas Budi.
Ia menjelaskan, proyek pengembangan bandara dengan skema KPBU dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha untuk turut serta membangun dan memberikan pelayanan infrastruktur transportasi di Indonesia. Ini dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Labuan Bajo yang menjadi salah satu dari 5 “Bali Baru” yang tengah disiapkan Pemerintah menjadi destinasi wisata kelas dunia.
Selain itu, KPBU menjadi suatu cara pembiayaan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan anggaran terhadap APBN, di tengah anggaran APBN yang terbatas. Sementara di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat, mengingat konektivitas merupakan urat nadi dari Indonesia yang menghubungkan seluruh pulau-pulau di Indonesia dan dapat meningkatkan perekonomian dan daya saing bangsa.
