Pertama, percepatan keimigrasian (Fast Track). Dengan layanan ini menurut Menag, jemaah haji tidak lagi melakukan proses keimigrasian setibanya di Bandara Jeddah atau Madinah. “Karena proses keimigrasian sudah dilakukan semua di tanah air. Selain itu juga ada tambahan layanan berupa pengurusan dan pengantaran bagasi jemaah dari bandara ke hotel langsung oleh maktab wukala almuwahad,” jelasnya.
Namun menurut Menag, layanan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2018 ini, saat ini baru dapat dinikmati oleh jemaah haji dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Jawa Barat. “Ini yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta saja. Kita akan upayakan tahun depan, agar fast track ini dapat juga diberikan kepada jemaah-jemaah lainnya. Setidaknya untuk embarkasi-embarkasi besar,” ungkap Menag.
Kedua, sewa hotel full musim di Madinah. “Tahun ini baru bisa dilakukan sewa hotel full musim untuk 76 persen penginapan di Madinah. Ini meningkat dari tahun lalu yang baru 50 persen. Ke depan kita berharap dapat dilakukan 100 persen. Karena sewa full musim dirasakan lebih banyak keuntungannya dibandingkan blocking time,” paparnya.
Ketiga, penomoran tenda di Arafah. “Mulai tahun 2019 ini seluruh tenda di Arafah dan Mina dipasang label yang berisi keterangan nomor tenda, nomor kloter, dan kapasitas tenda. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi jemaah. Dan ini akan kita lanjutkan,” ujarnya.
Keempat, melakukan revitalisasi satgas Arafah Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Hal ini dilakukan dengan mengefektifkan kembali komposisi yang sudah di uji coba tahun lalu.
Kelima, untuk meningkatkan koordinasi serta percepatan penanganan masalah di lapangan, para petuas kloter telah menggunakan aplikasi Haji Pintar. Dengan aplikasi berbasis android ini, para petuga kloter lebih cepat melaporkan hasil kerja maupun masalah yang mereka hadapi di lapangan.
Keenam, inovasi juga dilakukan dalam penyempurnaan panduan manasik haji.
Ketujuh, untuk meningkatkan kenyamanan layanan bagi jemaah, pemerintah juga telah melakukan restruksturisasi kantor daerah kerja (daker) baru. Gedung baru kantor daker digunakan untuk kendali penyelenggaraan dan pemusatan layanan pada gedung lama.
Kedelapan, pemerintah melakukan integrasi siskohat dan siskohatkes. “Ini sudah dilakukan sejak proses pelunasan dilakukan oleh jemaah,” imbuh Menag.
Kesembilan, pemerintah melakukan pembagian wilayah berdasarkan zonasi selama di Makkah. Inovasi ini disambut baik oleh jemaah. “Mereka juga lebih nyaman dengan zonasi ini, karena bnisa bertemu dengan orang sekampungnya,” ujar Fachrul.
Sedangkan kesepuluh, pemasangan AC di tenda Arafah. (wt)
