Walikota Cirebon “Wadul” Menpora Soal Kawasan Olahraga Yang Dikuasai Pertamina

12
Menpora Zainudin Amali didampingi Plt. Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Yuni Poerwanti menerima audiensi Walikota Cirebon Nasrudin Azis beserta rombongan di ruang kerjanya lantai 10 Kemenpora, Selasa (19/11/2019)

JAKARTA – Walikota Cirebon Nasrudin Aziz menemui Menpora Zainudin Amali di kantor Kemenpora Jakarta Selasa (19/11.2019). Nasrudin Aziz “wadul” menyangkut soal kawasan olahraga yang didalamnya berdiri Stadion Bima, namun dikuasai pihak swasta.

Dalam pertemuan itu Menpora  didampingi Plt. Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Yuni Poerwanti.

Nasrudin mengatakan kawasan olahraga itu seluas 23 hektar. Sampai saat ini masih berfungsi namun karena tidak terpelihara dengan baik dan masih manjadi kepemilikan Pertamina sehingga kami pemerintah daerah tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan.

Pemerintah Cirebon berinisiatif meminta aset tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah,” ucapnya.

Alhamdulilah, permintaan kami di kabulkan dan sekarang kawasan Stadion Bima sudah menjadi milik Kota Cirebon. Agar aset ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat maka kami ingin melakukan revitisasi Stadion Bima ini. Di kawasan Stadion Bima ini memiliki dua stadion yakni Stadion Madya dan Stadion Utama. Dan kami ingin stadion ini bisa menjadi model seperti GBK,” lanjutnya.

Menurutnya, kalau kawasan stadion ini bisa di revitalisasi sesuai rencana maka akan ada tiga manfaat. Pertama bisa menyediakan sarana olahraga dan pariwisata, kedua, penghijauan, ketiga, meningkatkan perekonomian di Cirebon.

Untuk mewujudkan ini kami minta dukungan Pak Menteri agar bisa membangum stadion tersebut,” ucapnya

Terkait  hal ini, Menpora mengatakan pada dasarnya mendukung revitalisasi kawasan Stadion Bima namun demikian anggaran pemerintah pusat terbatas.

Memang kita harus mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan sarana dan prasarana olahraga namun demikian  pemerintah daerah harus berperan aktif jangan mengandalkan pemerintah pusat. Namun kita akan pelajari lagi kalau nanti ada  yang betul-betul bisa disinergikan dengan kementrian lain maka akan kita bantu, ” jelasnya. (sam/nov)