MEMPERINGATI Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-74, pada tanggal 12 Oktober 2019 mendatang, tidak ada sesuatu yang baru sebagai sebuah gebrakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Seperti kebiasaan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membebaskan pajak kendaraan bermotor. Demikian juga pada tahun 2019. Pembebasan pajak tersebut diberlakukan sejak 23 September – 14 Desember 2019 sebagai kado.
Bu Gubernur selama memimpin Provinsi Jatim hampir 8 bulan sudah memperoleh beberapa penghargaan, termasuk dari kementerian yang pernah dipimpin. Dimana Kontingen Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Jawa Timur berhasil Juara Umum dalam Jambore dan Bakti Sosial Tagana Nasional yang digelar di kawasan Pasir Berbisik Taman Nasional Bromo Tengger, Sabtu (28/9/2019).
Piala Juara Umum diserahkan langsung oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat pada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan juga Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Sukesi. Provinsi Jawa Timur menyabet sejumlah penghargaan juara, di antaranya Juara 1 pertolongan gawat darurat, juara 2 untuk kategori shelter dan hunian. Juara 2 untuk kategori logistik dan dapur umum, juara 1 untuk water reque, dan juara 3 untuk kategori layanan dukungan psycosocial.
Pemprov Jatim juga kembali menorehkan penghargaan prestisius. Kali ini Pemprov Jatim memborong tiga penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award (AIA) 2019. Tiga kategori penghargaan tersebut adalah kategori AIA 2019 Gold Provinsi Besar Terbaik Sektor Infrastruktur, kategori AIA 2019 Platinum sebagai Provinsi Besar sektor Pariwisata dan Pelayanan Publik
Kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor pada tahun ini sebagai pernyataan Bu Gubernur,’’Tolong saling menginformasikan bahwa dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat Jawa Timur di rangkaikan dengan HUT Jatim yang ke tujuh puluh empat maka akan ada beberapa layanan kaitan dengan bebas pajak untuk bea balik nama bagi pemilik yang kedua,” ungkap Khofifah saat jumpa pers di Kantor Gubernur, Surabaya, Rabu (18/9).
Sekedar sebuah catatan kecil bahwa kebijakan pembebasan pajak dan sejumlah penghargaan, belum menyentuh substansi paling hakiki dari kepemimpinan Bu Gubernur, Khofifah Indar Parawansa. Sekedar mengingatkan pada proyek sangat prestisius sebagai kekuatan mengukur pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjalan roda Pemerintahan Provinsi Jatim, menjadi hebat dan bermartabat.
Sebuah impian Gubernur Khofifah bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, memantau OPD (organisasi pemerintah daerah) Pemprov Jatim dari operation room dari ruangan kerja gubernur, jika hal itu terwujud, maka bukan sekedar menjadi bagian terpenting dalam kinerja pemerintahan. Namun jauh lebih hebat karena memanfaatkan era emerging media (new media) dalam merealiasaikan semua program, termasuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dengan sentuhan pengawasan teknologi terbaru, modern, dan canggih.
’’Saya punya mimpi besar waktu jadi menteri dan itu belum kesampaian, itu punya operation room seperti punyanya BNPB. Waktu itu kita tidak dapat anggaran yang cukup untuk itu,’’ kata Khofifah di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (15/2/2019). usai acara penyambutannya yang cukup meriah, hari ini Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak memasuki Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya.
Saat menilik kantornya, Khofifah ingin ruangannya dilengkapi operation room yang terkoneksi seperti milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Khofifah mengaku hal ini merupakan keinginan lamanya sejak menjadi Menteri Sosial. Namun belum berhasil terlaksana lantaran terlalu mahal.
Kado terbaik bahkan terhebat dalam sejarah Pemerintahan Pemrpov Jatim, jika operation room dari ruangan Kantor Gubernur dapat diwujudkan, maka itulah sesungguhnya gebrakan Bu Gubernur yang sangat ditunggu-tunggu, sebagai upaya menciptakan sistem dengan konsep satu data, satu akumulasi dari berbagai kinerja, satu monitoring terukur dan profesional. Bahkan jika mengikuti emerging media, bukan lagi operation room tetapi sudah bergeser melalui HP.
Jika itu terwujud, maka merupakan lompatan luar biasa menggunakan teknologi terkini untuk kinerja perangkat daerah, juga merupakan sumbangsih yang sangat mahal harganya di mata dunia, juga sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memerangi penyakit KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang masih membudaya.
Impian memindahkan pengawasan atau kontrol kinerja OPD ke operation room bahkan lebih dekat langsung dapat diakses melalui HP dengan program khusus, termasuk dapat diakses masyarakat, maka itu merupakan gebrakan luar biasa. Paling tidak ; (1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusan publik; (2). mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3). meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik danpengelolaan Badan Publik yang baik;
Dan tidak kalah penting, (4). mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; serta (5). mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kita tunggu sebuah hijrah menejemen pemerintahan yang bermartabat dan berakhlaq. (*)