’’Saya punya mimpi besar waktu jadi menteri dan itu belum kesampaian, itu punya operation room seperti punyanya BNPB. Waktu itu kita tidak dapat anggaran yang cukup untuk itu,’’ kata Khofifah di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (15/2/2019). usai acara penyambutannya yang cukup meriah, hari ini Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak memasuki Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya.
Saat menilik kantornya, Khofifah ingin ruangannya dilengkapi operation room yang terkoneksi seperti milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Khofifah mengaku hal ini merupakan keinginan lamanya sejak menjadi Menteri Sosial. Namun belum berhasil terlaksana lantaran terlalu mahal.
Kado terbaik bahkan terhebat dalam sejarah Pemerintahan Pemrpov Jatim, jika operation room dari ruangan Kantor Gubernur dapat diwujudkan, maka itulah sesungguhnya gebrakan Bu Gubernur yang sangat ditunggu-tunggu, sebagai upaya menciptakan sistem dengan konsep satu data, satu akumulasi dari berbagai kinerja, satu monitoring terukur dan profesional. Bahkan jika mengikuti emerging media, bukan lagi operation room tetapi sudah bergeser melalui HP.
Jika itu terwujud, maka merupakan lompatan luar biasa menggunakan teknologi terkini untuk kinerja perangkat daerah, juga merupakan sumbangsih yang sangat mahal harganya di mata dunia, juga sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memerangi penyakit KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang masih membudaya.
Impian memindahkan pengawasan atau kontrol kinerja OPD ke operation room bahkan lebih dekat langsung dapat diakses melalui HP dengan program khusus, termasuk dapat diakses masyarakat, maka itu merupakan gebrakan luar biasa. Paling tidak ; (1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusan publik; (2). mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3). meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik danpengelolaan Badan Publik yang baik;
Dan tidak kalah penting, (4). mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; serta (5). mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kita tunggu sebuah hijrah menejemen pemerintahan yang bermartabat dan berakhlaq. (*)
