“Untuk sementara pemblokiran data internet akan kami evaluasi dari waktu ke waktu, kalau situasinya sudah aman kita akan melakukan kajian dan akan kembali normal. Jadi benar-benar melihat situasi di lapangan serta situasi pergerakan konten-konten yang provokatif di media sosial maupun di internet,” ujar Ferdinandus Setu.
Dia juga menambahkan bahwa dampak pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat ini akan menyebabkan banyak pihak yang terganggu, termasuk rekan-rekan jurnalis yang sedang bertugas di lapangan. Namun setidaknya, pihaknya meyakini bahwa ini merupakan salah satu langkah kami, sumbangsih dari sektor Kemkominfo untuk membantu mempercepat proses pemulihan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sejauh ini Kementerian Kominfo sudah mengindentifikasi dua hoaks yang tersebar melalui media sosial dan pesan instan yakni hoaks Foto Mahasiswa Papua Tewas Dipukul Aparat di Surabaya dan hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua.
Kemkominfo imbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian berbasis SARA yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Sebelumnya, Kemkominfo telah melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua di mana terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019), seperti Manokwari, Jayapura dan beberapa tempat lain. Pelambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8/2019) pukul 13.00 WIT. Tujuan dilakukan throttling adalah untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi. (wt)
