Langkah nyata yang akan diambil, Pemprov Jatim akan melakukan pilot project di 17 kabupaten/kota yang menjadi lokus stunting atau target pertama penanganan stunting di Jawa Timur. Selanjutnya, prorgam tersebut akan diterapkan di seluruh wilayah.
“Jadi lokus itu yang menjadi target penanganan stunting pertama, tapi ini akan bertambah, bukan berarti di luar 17 ini tidak ada stunting, ada stunting,” kata Emil.
Pilot project penanganannya akan dilakukan kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan beberapa pihak swasta atau perusahaan yang sudah bersedia.
Selain itu, penerapan penanganan stunting harus bekerjasama lintas sektoral yang melibatkan beberapa pihak, antara lain kader posyandu, PKK, pemerintah desa, BPD, puskesmas, RSUD dan dokter spesialis anak.
“Harus ada komitmen dari kepala desa dan BPD nya harus mengawal,” terangnya.
Lebih lanjut, Emil menjelaskan, bahwa dana desa dapat digunakan untuk pelaksanaan pencegahan stunting, dan ini dikuatkan dengan telah dibagikannya buku kepada 110 kepala desa yang menjadi lokus pencegahan stunting. Buku tersebut berisi hal apa saja yang dapat dilakukan untuk penanganan stunting dengan menggunakan dana desa. (fir)
