Dihadapan peserta Diklat PIM, Gubernur perempuan pertama di Jatim itu minta, kepada para OPD atau birokrat tidak lagi membuat inovasi dalam bentuk swalayan swalayan untuk menjual barang barang yang memiliki rak rak. Melainkan, mampu berfikir melalui pikiran pikiran inovatif lewat pembaharuan sikap dan pembaharuan pola yang berjejaring.
Khofifah memandang, kepala OPD harus berfikir dan melompat dengan tinggi lewat cara melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. “Tidak boleh lagi, pimpinan OPD berfikir secara konvensional,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, di Pemprov Jatim tidak boleh lagi ada bentuk pengembangan UMKM atau industri yang konvensional. UMKM di Jatim harus tumbuh dan bisa menciptakan start up baru dari Jatim. Akan tetapi, jika tidak bisa bersaing dengan start up yang ada langkah selanjutnya harus melakukan kolaborasi.
“Inilah pikiran yang harus melompat dengan pembaharuan. Harapannya kemajuan daerah mengalami percepatan yang luar biasa bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Ke depan, para peserta Diklat PIM II yang nantinya akan menjadi kepala pimpinan OPD harus terus membuka jejaring untuk memperluas kerjasama dan kolaborasi dengan start up yang tumbuh di Indonesia. “Saya berharap, mulai hari ini proses digitalisasi harus terus kita adopsi dalam setiap proses kinerja kita di lingkungan birokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Dr. Adi Suryanto mengapresiasi bahwa, BPSDM Prov. Jatim salah satu yang terbaik di Indonesia selain Jabar dan Jateng. Ia menilai bahwa BPSDM Jatim telah melakukan proses pembangunan nilai, instrumen, sarana dan prasarana yang berkualitas. “Proses menjadi BPSDM yang hebat membutuhkan waktu cukup lama. Maka, BPSDM Jatim telah membuktikan diri sebagai yang terbaik,” tegasnya. (ais)
