Selain itu, ada program yang diuar APBD atau non APBD melalui valunter serta CSR dari perusahaan atau pihak swasta. Dicontohkan terkait program pembersihan Sungai Brantas dari diapers bayi. Menurutnya, hal ini tidak cukup hanya pemerintah yang bergerak tapi harus semua aspek ikut terlibat.”Dengan terlibatnya semua pihak maka harapannya program ini bisa sukses, dan masyarakat tidak lagi membuang diapers bayi ke sungai,” harapnya.
Terkait kasus korupsi, Khofifah berkomitmen untuk membuat penguatan di hulunya. Nantinya, harus ada pemahaman di kalangan bupati/walikota serta seluruh ASN di Jatim bahwa targetnya bukan hanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami ingin penguatan pada langkah pencegahan, sehingga semua bisa memaksimalkan kinerjanya dan tidak berjalan pada area grey atau multitafsir,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan, pada 99 hari programnya bersama Wagub Jatim Emil Elsitianto Dardak tidak semua program bersumber dari RAPBD namun ada juga yang non APBD.
Hal ini menunjukkan bahwa ada partisipasi masyarakat Jatim dan sinergitas seluruh elemen.
“Kami minta doa pada seluruh warga masyarakat khususnya Jatim, dan mari kita terus merajut kebersamaan, persatuan sehingga bisa membawa Provinsi Jatim semakin berkemajuan,” pungkasnya. (min)
