“Sebagaimana Instruksi Panglima TNI tentang netralitas, prajurit TNI maupun PNS TNI di Kodam 1/BB menunjukkan kenetralitasannya dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon). Untuk itu, kami juga mendorong untuk terus mensosialisasikan komitmen tersebut, agar dilaksanakan secara baik oleh seluruh prajurit Kodam I/BB,” pesan Asril.
Menindaklanjuti terkait pembahasan kebutuhan anggaran dan sarana-prasarana serta kendala yang dihadapi Kodam I/BB dalam rangka menghadapi Pemilu tahun 2019, Asril menuturkan akan membahas lebih lanjut dalam Rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.
“Kita mengerti untuk mendukung pengamanan itu cukup banyak perangkat dan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Tentunya kalau tidak ada dukungan anggaran pastinya sulit, untuk itu kami catat dan rekap untuk selanjutnya disampaikan kepada Panglima TNI untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Panglima Daerah Militer (Pangdam) Kodam I/BB M. Sabrar Fadhlilah menuturkan, dalam kebijakan operasional pengamanan dalam Pemilu, Panglima TNI menekankan pentingnya netralitas dan pengamanan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden.
