Jakarta – Gagasan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam menerapkan konsep dual track strategi melalui pendidikan vokasi menjadi daya tarik nasional. Bahkan, pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian akan mengembangkan konsep tersebut di seluruh wilayah dengan
menyesuaikan potensi daerah.
Gubernur Jatim menyampaikan ini saat menghadiri Rapat Koordinasi pembahasan tentang pengembangan Vokasi (SMK) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di
Kantor Menko Perekonomian di Jakarta Pusat, Jumat (9/11).
Gubernur Jatim, konsep dual track strategi yang digagas untuk membangun SDM yang berkualitas. Konsep tersebut untuk memberikan standar terampil bersertifikat nasional kepada para siswa. Sehingga, strategi tersebut mampu berdaya saing di pasar kerja.
“Bahkan, penerapan double track pendidikan vokasi di Jatim sudah berjalan sejak tahun 2014,” ujar Pakde Karwo.
Dihadapan Menko Perekonomian dan undangan yang hadir, Pakde Karwo menjelaskan, konsep dual track strategi yang dilakukan di Jatim diterapkan pada jalur formal SMK, SMA dan paket C
dan non formal (SMK Mini, Balai Latihan Kerja (BLK) dan Madrasah Diniyah (Madin).
Penerapan dual track ini dilakukan dengan cara memanfaatkan link and match antara industri dan perguruan tinggi, serta filial (kelas jauh) antara SMK dengan PTN.
Sebagai langkah awal penerapan dual track, Pemprov Jatim melakukan moratorium SMA. Hasil tersebut berjalan dengan baik dimana rasio SMA berbanding SMK semakin meningkat. Dari
tahun 2008, rasionya berkisar 69.43 : 30.56, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 37.98 : 62,02.
Sehingga, jumlah SMK di Jatim saat ini mencapai 2.078 lembaga yang terbagi dalam SMK negeri sebanyak 296 dan swasta 1.782 lembaga. “Diharapkan pada tahun 2023 nanti rasio SMK banding
SMA bisa mencapai 70:30,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga terus mempersiapkan diri menyongsong puncak demografi di Jatim pada tahun 2019. Yakni saat jumlah usia produktif mencapai 15 – 64 tahun. “Pada tahun tersebut, penduduk berusia produktif sekitar 69,60 persen. Persentase tersebut lebih tinggi
dibandingkan nasional yaitu sebesar 67,65 persen,” jelasnya.
Ditambahkan, pendekatan formal dan non formal juga dilakukan, seperti strategi link and macth terhadap 487 SMK bekerjasama dengan 80 perusahaan. Juga SMK berfilial dengan PTN seperti jenis bidang keahlian seperti teknologi dan rekayasa menggandeng ITS dan PENS ITS.
Pakde Karwo menjelaskan, Pemprov Jatim juga melakukan optimalisasi peran SMK dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan luar negeri seperti bidang teknologi dan rekayasa.
Kerjasama tersebut dilakukan dengan Jepang dan China. Serta, kerjasama bidang keahlian pariwisata yang dilakukan dengan Swiss.
