JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan jajarannya untuk memastikan negara memiliki stok beras sekitar 1,2 juta ton untuk dibawa (carry over) ke tahun 2024. Ini menjadi perhatian sebagai bentuk langkah antisipasi stabilisasi pasokan dan harga pangan.
“Dan prioritaskan agar pengadaan beras berasal dari produksi dalam negeri, sehingga program-program Pemerintah untuk rakyat turut membantu petani-petani kita, yang belakangan juga kesulitan dalam pendistribusian hasil tanam mereka,” imbau Daniel melalui rilis, Jumat (28/7/2023).
Berada di komisi di DPR yang membidangi urusan pertanian dan pangan, ia juga meminta Pemerintah menyalurkan bansos beras dengan kualitas yang baik untuk rakyat. Tidak hanya itu, dirinya menegaskan, bantuan beras yang diberikan harus sesuai standar.
“Sebagai mitra Komisi IV DPR, Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog diharapkan dapat melakukan perencanaan dan menyiapkan target tersebut dengan baik. Salah satunya dengan menyerap beras dari petani kita sendiri,” terangnya mengutip dpr.go.id.
Politisi Fraksi PKB menyebut, DPR terus fokus mengawal program-program bantuan pemberian bahan pangan seperti bansos beras ini. Ia mengingatkan agar program bansos beras disalurkan tanpa menimbulkan kesulitan bagi rakyat.
“Pengawasan harus dilakukan dengan seksama. Jangan sampai rakyat mendapat bantuan tapi diminta biaya lain-lain untuk menebusnya. Atur sistem pengawasan sedemikian rupa untuk menutup lubang-lubang potensi pungli,” tegas Daniel.
