Komisi IV DPR juga meminta Pemerintah bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menghindari berbagai bentuk pelanggaran. Seperti, kata Daniel, modus distribusi fiktif yang biasa dilakukan saat penyaluran distribusi di lapangan dan juga adanya pungli dari oknum-oknum kepada penerima manfaat.
“Program bantuan bagi rakyat kecil harus diawasi dengan ketat dalam penyalurannya. Kita tidak ingin program yang baik ini disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga menyengsarakan rakyat,” ujarnya.
Meski begitu, Daniel mengapresiasi diperpanjangnya program bansos beras untuk rakyat. Menurutnya, masyarakat yang berpenghasilan rendah harus menjadi fokus dari Pemerintah dalam menerima bantuan.
“Apalagi setelah Pandemi Covid-19 banyak keluarga yang awalnya merupakan masyarakat menengah atau menengah ke atas, tapi saat ini masuk dalam kategori keluarga yang berkekurangan. Jadi update data DTKS sangat relevan,” terang Daniel.
Daniel memastikan, DPR akan terus mendukung program-program pro rakyat yang dilakukan Pemerintah. Baik dari sisi legislasi, penganggaran maupun pengawasan. “Hanya saja program harus dipastikan dilakukan secara adil, transparan, tepat sasaran, dan berdampak positif untuk semua kalangan masyarakat, termasuk para petani,” tutupnya. (*)
