SURABAYA, Wartatransparansi.com – Realisasi investasi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 mencatatkan kinerja impresif dengan total capaian mencapai Rp147,7 triliun, melampaui target Rencana Strategis (Renstra) sebesar Rp147,5 triliun atau 100,1 persen.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM RI, capaian tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp101,8 triliun, Penanaman Modal Asing (PMA) Rp43,3 triliun, serta investasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Rp2,6 triliun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa capaian ini menjadi indikator kuat tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Jawa Timur di tengah tantangan global.
“Realisasi investasi ini mencerminkan stabilitas daerah, kepastian hukum, dan daya saing ekonomi Jawa Timur yang terus terjaga,” ujar Khofifah, Senin (19/1).
Pada Triwulan IV 2025, realisasi investasi non-UMK tercatat sebesar Rp40 triliun, tumbuh 31,6 persen secara quarter to quarter (q-to-q) dan meningkat 11,4 persen year on year (y-o-y) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional dengan kontribusi 8,1 persen terhadap total investasi nasional.
Khofifah menyebut, PMDN masih mendominasi dengan kontribusi 73 persen atau Rp29,2 triliun, sedangkan PMA sebesar Rp10,8 triliun. Dominasi PMDN menunjukkan kuatnya keyakinan pelaku usaha domestik terhadap iklim investasi di Jawa Timur.
Selain itu, pertumbuhan investasi UMK sebesar Rp2,6 triliun dinilai strategis, seiring meningkatnya kesadaran legalitas usaha melalui program SALEHA (Sadar Legalitas Berusaha) dan kemudahan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pemprov Jatim juga mencatatkan 52.888 perizinan sepanjang 2025 melalui transformasi digital layanan perizinan seperti JOSS, JOSS GANDOS, serta penguatan promosi investasi lewat POINT Jatim dan KLIK (Klinik Investasi Keliling).
Menatap 2026, Khofifah menegaskan fokus pada investasi berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan padat karya, guna memperkuat Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (*)
