JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan jauh dari rasa keadilan. Salah satunya mengenai kebijakan mudik Lebaran 2021 kemarin.
Di satu sisi pemerintah melarang untuk mudik, namun memberikan karpet merah untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China meski masih dalam masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dinilai membuat Warga Negara Indonesia merasa sakit hati.
“Kebijakan inkonsisten dan tidak adil ini tatkala pemerintah mengatakan dengan tegas bahwa mudik adalah kebijakan politik negara. Namun mengapa di saat bersamaan muncul banyak sekali warga negara asing yang justru menyerbu Indonesia meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan keleluasaan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia,” kata Alifuddin dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Seharusnya, lanjut politisi dari Fraksi PKS ini, pemerintah harus mencontoh perlakuan tegas dunia internasional terhadap masuknya WNA sebagai suatu upaya mitigasi pandemi Covid-19 di negaranya masing-masing.
Kelonggaran masuknya TKA ke Indonesia dari sudut kesehatan, menurut Alifuddin, bertentangan dengan semangat pencegahan Covid-19. Ia mengutip pernyataan Ketua Satgas Covid-19, bahwa masuknya WNA ke Indonesia bukan tidak mungkin akan menjadi klaster baru, bahkan bisa menyebarkan varian baru Covid-19.
“Fraksi PKS setuju dengan pelaksanaan penyekatan dengan tujuan pandemi, namun kami sangat menyayangkan hilangnya rasa keadilan. Di saat masyarakat Indonesia dilarang melakukan perjalanan ke luar kota, ironisnya WNA dan TKA lenggang kangkung masuk (ke wilayah Indonesia, RED), dan seolah mendapat karpet merah ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ini,” kritisi legislator dapil Kalimantan Barat I itu.
