BLITAR, WartaTransparansi.com – Keberhasilan pemerintahan daerah tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya penghargaan yang diraih selama satu tahun kepemimpinan. Indikator utama keberhasilan justru terletak pada kualitas tata kelola pemerintahan dan dampak nyata kebijakan terhadap masyarakat.
Hal tersebut dikatakan, Muhammad Trijanto dalam acara kegiatan refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang dikemas dalam acara Ngopi Ramadan bersama media, LSM, dan sejumlah elemen masyarakat berlangsung meriah, Minggu (01/03/2026).
Forum evaluasi tersebut juga diwarnai berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sipil. Salah satu sorotan datang dari Mohammad Trijanto, SH, MM, MH, pendiri Konsultan Hukum Revolutionary Law Firm.
“Kalau refleksi satu tahun hanya dihitung dari jumlah penghargaan, maka yang paling sukses adalah lemari kaca di kantor karena penuh piala. Tapi publik tidak hidup dari trofi, publik hidup dari kualitas tata kelola dan integritas sistem,” tegas Trijanto.
Ia mengakui bahwa puluhan penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Blitar terlihat impresif secara administratif. Namun demikian, hal tersebut belum tentu mencerminkan adanya perbaikan struktural dalam sistem pemerintahan.
“Tujuh puluh penghargaan memang terlihat luar biasa. Tetapi penghargaan tanpa reformasi struktural hanya akan menjadi kosmetik birokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Trijanto mengingatkan pengalaman masa lalu, ketika Pemerintah Kota Blitar pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara berturut-turut. Namun, capaian tersebut tidak mampu mencegah terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap wali kota pada tahun 2018 silam.
“Artinya apa? Administrasi bisa saja rapi, tetapi risiko penyimpangan tetap ada jika sistem pengawasan tidak benar-benar kokoh. Integritas pemerintahan tidak boleh bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada seberapa kuat sistem itu dibangun,” jelasnya.
Dalam pandangannya, refleksi satu tahun kepemimpinan seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Apakah ada perubahan pola kerja birokrasi? Apakah pengelolaan anggaran sudah berbasis dampak? Apakah pengawasan internal diperkuat secara nyata? Itu yang seharusnya dijelaskan kepada publik,” ungkap Trijanto.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Kota Blitar tidak menolak penghargaan sebagai bentuk apresiasi, namun lebih membutuhkan jaminan bahwa celah-celah penyimpangan telah ditutup melalui kebijakan yang sistemik dan transparan.
“Rakyat tidak butuh seremoni. Yang dibutuhkan adalah keberanian membuka data, memperbaiki sistem, dan memastikan sejarah kelam tidak terulang kembali,” tandasnya.
Trijanto berharap forum refleksi tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan demikian, kepemimpinan ke depan dapat diarahkan pada penguatan integritas, akuntabilitas, serta kebijakan publik yang berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Blitar.
Kegiatan Ngopi Ramadan ini pun dinilai sebagai momentum penting untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, sekaligus menguji komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Diketahui Mohammad Trijanto adalah Ketua Umum Ormas Ratu Adil (Rakyat Tuntut Amanah Keadilan) yang didalamnya ada sel kerja diantaranya adalah FMR (Front Mahasiswa Revolusioner), KRPK (Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi) dan FPPM. (*)
