BALI – Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pekerjaan sebagai Kepala Negara periode kepemimpinan tahun 2019-2024, semakin banyak tantangan dan berat. Antaranya, isu toleransi dan radikalisme yang menjadi ancaman dan tantangan NKRI, ekonomi global yang sedang mengalami perlambatan, termasuk perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.
“Kita harus siap terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak populer sekalipun tetapi itu penting untuk rakyat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan, di Ruang Agung, Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).
Jokowi yang hadir mengenakan busana adat Bali memberikan contoh di 2014 saat pemerintah memangkas subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). Meskipun kebijakan yang sangat tidak populer, Presiden mengaku paham bahwa 70% subsidi BBM itu justru dinikmati oleh kelompok menengah dan kelompok atas. Oleh karena itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah memangkas alokasi subsidi itu, lalu dialokasikan hampir 40% untuk masyarakat yang belum sejahtera lewat program-program, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu Rastra (Beras Sejahtera), Dana Desa dan lain-lainnya.
Contoh lain, ke depan, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah juga butuh mempercepat investasi untuk membuka peluang lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Tetapi, lanjut Presiden, juga terkendala banyak hal, misalnya aturan regulasi ketenagakerjaan kita yang tidak ramah terhadap investasi. Hal ini, menurut Presiden, (berdampak, red) pada peluang lapangan pekerjaan yang tidak tumbuh dengan cepat.
“Ada problem di situ. Padahal pembukaan lapangan kerja sangat diperlukan. Oleh karena itu kita harus berani memperbaiki diri secara total, memperbaiki iklim investasi, memperkuat daya saing kita dan menggairahkan ekonomi kita agar kita mampu membuka lapangan kerja, peluang kerja yang sebanyak-banyaknya,” tutur Presiden Jokowi.
Pembangunan SDM
Jokowi juga menunjuk contoh keberhasilan Uni Emirat Arab (UEA) melakukan lompatan kemajuan hanya dalam waktu 40 tahun. Dari perbincangannya dengan Mohammed bin Zayed, putra mahkota kerajaan negara itu saat berkunjung ke Abu Dhabi 4 tahun lalu, menurut Presiden, kuncinya ada di pembangunan sumber daya manusia yang konsisten.
Sistem manajemen yang dibangun sejak awal, menurut Kepala Negara, hampir semua perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan BUMN, sistem manajemen di kantor-kantor pemerintah semuanya mereka meng-hire dari luar. CEO Dubai Port, Dubai aluminium semuanya bule-bule, terus orang lokalnya jadi pendamping, wakil-wakil sambil yang lain disekolahkan keluar. Tapi begitu 10 tahun dan 15 tahun, lanjut Presiden, itu ditarik, sudah bisa mengganti yang tadi menjadi direktur utama, menjadi CEO.
“Ya itulah sekali lagi pentingnya sumber daya manusia bagi sebuah pembangunan,” ujarnya.
