Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali menegaskan dukungannya agar tanggal 21 Mei ditetapkan sebagai Hari Nelayan Nasional. Penegasan oleh pemerintah diperlukan agar nelayan nasional bisa terayomi.
Di sisi lain, juga menjadi pelengkap visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan laut sebagai masa depan bangsa.
Menurutnya, ada dua profesi pokok yang menjadi tiang profesi rakyat Indonesia, yaitu petani dan Pengurus DPP HNSI yang hadir antara lain Mayjen TNI Marinir (Purn) Yusuf Solihin (Ketua Umum), Anton Leonard (Sekretaris Jenderal), Khrisna Kamil (Bendahara Umum), Secarpiandy (Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Nelayan), Fredy Aronggear (Departemen Penyerasian Antar Wilayah), Bustami Mahyudin (Departemen Perikanan Tangkap), Rico Menayang (Departemen Pengembangan Bisnis Perikanan), Estiana Fitriana (Departemen Investasi dan Pendanaan) dan Esti Purnawinarni (Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan).
Bamsoet yang dalam kesempatan tersebut resmi diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat HNSI, mendorong HNSI bisa menjadi mitra kerja aktif bagi DPR RI dan pemerintah. Khususnya, yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Komisi IV DPR RI yang membawahi bidang pertanian, pangan, maritim dan kehutanan.
“Sebagai mitra kerja aktif pemerintah, HNSI bisa menjembatani kepentingan nelayan dengan Pemerintah. Sedangkan sebagai mitra strategis DPR RI, HNSI bisa memberikan masukan dalam pembahasan berbagai undang-undang, maupun dalam mengevaluasi kinerja pemerintah yang menyangkut nasib nelayan dan kemaritiman,” tutur Bamsoet.
Legislator dapil Jawa Tengah VII ini mencontohkan, saat KKP mengeluarkan berbagai kebijakan yang menuai polemik di kalangan nelayan, posisi HNSI jangan hanya pada sikap pro atau kontra saja. Tetapi, harus bisa memberikan solusi penyelesaian.
