SURABAYA (Wartatransparansi.com) — Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan bahwa meskipun terjadi penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surabaya tetap berkomitmen menempatkan program-program pro-rakyat sebagai prioritas utama yang manfaatnya langsung dirasakan warga.
Menurut Eri, seluruh fraksi di DPRD Kota Surabaya sepakat bahwa arah kebijakan fiskal daerah tahun 2026 harus difokuskan pada program yang berpihak kepada rakyat serta berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, semua fraksi memiliki pandangan yang sama. Pengurangan TKD tidak boleh memengaruhi program yang sudah berjalan. Kita harus menetapkan skala prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Eri usai mengikuti rapat pembahasan Rancangan APBD Surabaya 2026 di Balai Kota Surabaya, Senin (13/10/2025).
*Sepakati Arah Prioritas Pembangunan*
Eri menambahkan, setelah tahap pandangan umum fraksi, pembahasan akan dilanjutkan ke tingkat komisi untuk menyelaraskan pandangan antara Pemkot dan DPRD terkait program prioritas yang akan dijalankan.
“Skala prioritas ini harus menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah kota dan DPRD. Jika terjadi pengurangan transfer daerah, tentu ada beberapa program yang perlu ditunda, tetapi jangan sampai menghilangkan semangat kerakyatan,” tegasnya.
*Optimalkan Aset dan Infrastruktur*
Eri mengungkapkan, pengurangan TKD serta Dana Bagi Hasil (DBH) diperkirakan mencapai sekitar Rp730 miliar. Meski demikian, Pemkot Surabaya akan menyeimbangkan keuangan daerah dengan mengoptimalkan aset serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
