SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI – PMII) Cabang Surabaya terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, Selasa (6/5/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Arjuna Rizki Dwi Krisnayana ini dihadiri pula oleh perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PC PMII.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi KOPRI Surabaya untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, khususnya di kalangan usia sekolah dasar dan menengah pertama.
Ketua KOPRI PMII Cabang Surabaya, Nur Lailatul Fitria, mengungkapkan bahwa banyak korban kekerasan seksual berasal dari masyarakat menengah ke bawah yang kerap mengalami hambatan dalam melapor ke lembaga formal karena merasa takut atau tidak paham prosedur.
Untuk itu, KOPRI menginisiasi program KOPRI Set Line, sebuah hotline pengaduan bagi perempuan dan anak sebagai alternatif pelaporan yang lebih informal dan mudah diakses.
“Ini adalah bentuk kegelisahan kami sebagai perempuan muda di Surabaya. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus meningkat setiap tahun. Kami ingin KOPRI hadir sebagai jembatan antara masyarakat akar rumput dan lembaga perlindungan formal,” ujar Nur Lailatul.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D Ajeng Wira Wati menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan organisasi kepemudaan seperti KOPRI dan PMII.
Ia menyatakan, pendekatan sosialisasi harus dilakukan lebih dekat ke masyarakat melalui forum RW, Balai RW, dan Kampung Ramah Anak yang telah ada. Ia juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah kekerasan seksual.
“Bagaimanapun, kita butuh kontribusi dari teman-teman semua agar informasi tentang pencegahan kekerasan bisa diterima masyarakat secara efektif,” ujarnya.
