Surabaya (WartaTransparansi.com) – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Salim Azhar lontarkan kritik pedas mengenai seleksi calon direktur maupun seleksi calon komisaris BUMD di Jatim yang tidak melibatkan wakil rakyat daerah setempat, padahal secara kelembagaan DPRD Jatim merupakan mitra sejajar Pemprov Jawa Timur dalam penggelolaan program kerakyatan.
“Kalau yang sudah jalan. Hasil seleksi tersebut sama sekali tidak melibatkan anggota DPRD,” keluh anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur.
Bagi, Salim, apa pun alasannya Pemprov Jatim seharusnya tidak bisa berjalan sendiri. Maka itu, peranan legislatif sebagai pengawas anggaran harusnya ikut dilibatkan. Sehingga pengawasan terhadap proses penggunaan anggaran maupun proses target pendapatan asli daerah (PAD). “Pemprov dalam hal ini berjalan sendiri, dengan alasan Perda No 8 tahun 2019,” tegas politisi muda Nahdlatul Ulama Jawa Timur ini.
