“Setelah warga mengisi data, dalam waktu maksimal satu minggu tim surveyor akan menghubungi nomor handphone yang didaftarkan untuk melakukan survei ulang ke lokasi domisili mereka,” tambahnya.
Disamping itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi langkah cepat Pemkot Surabaya yang juga menyediakan layanan online bagi warga sebagai upaya jemput bola untuk menyelesaikan DTSEN. Namun, ia menekankan pentingnya melibatkan asosiasi seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk menjembatani tim survei dengan pengelola perumahan.
“Kemarin kami menjumpai fenomena di mana pengelola perumahan cluster menutup diri. Tapi setelah kita edukasi, akhirnya mereka membuka pintu seluas-luasnya,” ujar Yona.
Menurutnya, survei DTSEN tidak hanya diperuntukan untuk warga prasejahtera atau dalam kategori desil 5 ke bawah, tetapi warga di cluster premium (desil 5 ke atas) sebenarnya juga membutuhkan pendataan ini.
“DTSEN diperlukan untuk berbagai urusan privat, termasuk administrasi perbankan dan layanan publik lainnya. Semua warga tanpa memandang status ekonomi wajib terdata agar database kota akurat,” tegasnya.
Untuk diketahui, Pemkot Surabaya telah melakukan pendataan DTSEN kepada 1.026.192 KK atau sekitar 83 persen dari total sasaran. Sementara itu, 17 persen lainnya masih dalam proses konfirmasi dan percepatan pendataan. (*)
