Sebagai perbandingan, DKI Jakarta keluar sebagai juara umum PON Bela Diri 2025 di Kudus dengan 99 medali (42 emas, 27 perak, 30 perunggu) berkat kekuatan 133 atlet yang turun hampir di seluruh nomor. Sementara Jawa Barat, yang mengirim 154 atlet, hanya berada di posisi kedua dengan 91 medali.
Melihat data tersebut, Dewanti menilai potensi olahraga Jawa Timur sangat besar dan akan jauh lebih dahsyat jika didukung fasilitas serta anggaran yang memadai.
“Secara sosial kultural, Jawa Timur tidak pernah kekurangan talenta. Minat masyarakat terhadap olahraga, khususnya olahraga prestasi sangat tinggi. Karena itu kami di Banggar DPRD Jatim akan memperjuangkan tambahan dukungan bagi KONI Jatim,” tegas Dewanti yang juga Ketua Pengprov Aquatic Jawa Timur.
Namun, upaya tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa anggaran hibah KONI Jatim 2026 sebesar Rp30 miliar sudah diketok. Keputusan ini juga menuai tanda tanya karena ditetapkan saat wacana pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 belum diputuskan, berbeda dengan DKI Jakarta yang menetapkan anggaran sebelum aturan tersebut diberlakukan. Sebagai informasi, sebelum dicabut, Permenpora No.14 tahun 2024 seharusnya diberlakukan pada 25 Oktober 2025 lalu.
Yang pasti, kondisi keterbatasan anggaran membuat ruang gerak KONI Jatim semakin sempit. Bahkan, Puslatda Jatim proyeksi PON NTT–NTB 2028 yang seharusnya dimulai awal tahun ini terancam ditunda. Jika hal ini terjadi, persiapan kontingen Jawa Timur menuju PON 2028 dikhawatirkan terganggu.
Ironisnya, di tengah keterbatasan dana, Jawa Timur justru memiliki sumber daya atlet yang melimpah. Namun karena kuota Puslatda terbatas, tak sedikit atlet potensial terancam tidak bisa masuk Puslatda.
Situasi ini pun memperkuat desakan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan anggaran yang lebih proporsional demi menjaga prestasi olahraga daerah yang selama ini konsisten berada di papan atas nasional.(*)
