“Risiko bencana ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan dan koordinasi yang matang,” tambah Bupati.
Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini juga memberikan lima arahan untuk optimalisasi Posko Terpadu Bencana Hidrometeorologi, meliputi, monitoring cuaca dan potensi bencana secara berkala, aktivasi sistem peringatan dini dengan cepat dan tepat sasaran, kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan fasilitas darurat, dan penguatan komunikasi berjenjang dari desa hingga kabupaten serta pengutamaan keselamatan petugas dan masyarakat.
Gus Barra juga menekankan penanganan bencana harus bersifat menyeluruh, mencakup mitigasi, edukasi kebencanaan, respons tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Ia juga meminta jajarannya menindaklanjuti setiap informasi dan peringatan dini dari BMKG secara cepat agar risiko bencana dapat diminimalkan.
Secara terpisah, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menyampaikan, seluruh unsur pendukung posko telah disiapsiagakan, mulai dari personel, peralatan, hingga mekanisme koordinasi lintas sektor.
“Kami memastikan Posko Bencana Hidrometeorologi beroperasi penuh selama 24 jam. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat melalui sistem komando yang terintegrasi. Kolaborasi dengan relawan, perangkat desa, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya adalah kunci keberhasilan penanganan bencana,” jelas Rinaldi Rizal Sabirin .
Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto, juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah rawan banjir, longsor, dan angin kencang.
“BPBD tidak bisa bekerja sendirian. Peran masyarakat sangat penting, baik dalam kesiapsiagaan maupun penyampaian informasi awal. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda bencana,” tambah Rinaldi
Dengan pengukuhan Posko Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap penanganan bencana di wilayahnya dapat lebih cepat, tepat, dan memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh masyarakat.(*)
