Selain persoalan tenaga medis, Komisi D juga menyoroti kurangnya informasi prosedur layanan BPJS gratis bagi warga Surabaya di beberapa puskesmas. Dewan meminta agar setiap puskesmas memasang alur layanan BPJS secara terbuka di tempat yang mudah dilihat masyarakat.
“Warga harus tahu bagaimana cara mengurus BPJS gratis, baik saat sakit maupun tidak. Informasi itu wajib ditempel agar pelayanan lebih transparan dan efisien,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.
Tak hanya itu, Komisi D juga menemukan keluhan terkait penyaluran susu gratis bagi balita berkebutuhan khusus. Sejumlah warga mengaku menerima merek susu yang berbeda dari resep dokter spesialis di rumah sakit rujukan.
Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyebut telah berkoordinasi dengan dokter untuk memastikan keamanan produk, namun dewan meminta agar merek susu disesuaikan dengan resep medis.
“Jika mereknya tidak sesuai, harus dibelikan sesuai resep dokter agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi anak,” tegasnya. (fahrizal)
