SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Tingkat II Angkatan XXIX Tahun Anggaran 2025, kunjungi Surabaya. Kedatangan untuk mempelajari praktik terbaik (best practice) sistem pelayanan publik, khususnya terkait penindakan pungutan liar (pungli) di Pemkot Surabaya.
Rombongan peserta VKN berjumlah 18 orang, terdiri dari personel Polri, perwakilan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Pemerintah Kabupaten Bandung,l. Mereka diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di ruang sidang Wali Kota, Senin (13/10/2025)
Rombongan dipimpin oleh Wakil Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, AKBP Henny Purwanti.
Wali Kota Eri Cahyadi menekankan tentang komitmen Pemkot Surabaya dalam menghilangkan praktik pungli guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga dapat meningkatkan layanan publik yang diberikan.
“Kami sudah melakukan dan membuat surat pernyataan kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya, sampai ke staf-stafnya, bahwa ketika terjadi pungli dan bisa dibuktikan, maka tidak ada lagi pemrosesan, tapi langsung pecat,” kata Eri.
Menurutnya, sanksi berat perlu diterapkan karena dampak negatif yang ditimbulkan pungli dapat merusak kepercayaan masyarakat dan nama baik pemerintah. Wali Kota Eri berharap praktik ini dapat diadopsi oleh instansi lain untuk memperkuat integritas pelayanan publik.
Eri memaparkan pencapaian dan strategi pembangunan Surabaya yang berfokus pada tujuh tujuan utama, termasuk penurunan kemiskinan, penurunan stunting (turun menjadi 1,6 persen pada 2023), dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
