Diketahui jika Dida Mighfar Ridha merupakan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK pada era Siti Nurbaya Bakar. Saat ini di era Raja Juli Antoni, Dida menjabat Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional
Ramadhan Isa yang Presidium KKMP menambahkan jika dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan adanya dugaan keterlibatan pejabat setingkat menteri dalam kasus suap pengelolaan kawasan hutan. Apalagi saat ini banyak izin yang tumpang tindih dengan wilayah kelola rakyat.
Hal itu pula yang kemudian memicu konflik dan membuat rakyat jauh dari kata sejahtera. Konflik semacam itu disebutkan dia banyak ditemui di sejumlah wilayah kelola rakyat Perhutani, Inhutani, dan korporasi-korporasi besar lainnya.
Menurutnya, konflik yang terjadi tidak lepas dari reforma agraria yang tidak berjalan dengan baik. Padahal, reforma agraria semestinya bukan sekadar bagi-bagi sertifikat tanah, melainkan negara harus benar-benar merekognisi atau mengakui wilayah-wilayah rakyat, masyarakat adat, dan kawasan hutan yang bisa negara kelola.
“KKMP menilai sudah saatnya Presiden Prabowo segera mencopot Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan karena dinilai tidak mampu membenahi berbagai macam persoalan di Sektor Kehutanan,” tegas Dhani, sapaan akrabnya.
“Menteri-Menteri yang tidak bisa mengakselerasi program-program Presiden Prabowo lebih baik ‘dirumahkan’ saja,” sambungnya
Koalisi Kawal Merah Putih sendiri dalam waktu dekat akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Kehutanan mendukung langkah penegakkan hukum di sektor kehutanan.
“Bersihkan Kemenhut dari praktik korupsi dan suap, KMMP mendesak KPK periksa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan mantan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar,” tutup Ramadhan Isa. (red)
