Situasi itu diperburuk oleh tekanan ekonomi masyarakat yang kian berat, sementara di sisi lain publik disuguhi citra anggota DPR RI yang dinilai hidup berlebihan di tengah isu kenaikan pajak, disejumlah daerah di Indonesia.
Menurut Inka, GMPK tetap percaya pada institusi Polri dan DPR, namun ia menekankan perlunya komunikasi lebih terbuka dan langsung dengan masyarakat.
“Pejabat publik harus lebih terlibat, bukan hanya hadir secara simbolis,” ujarnya.
Sebagai solusi, Mahasiswi UNP Kediri ini mendorong dialog intelektual rutin antara warga dan pejabat. Inka mencontohkan praktik di Yogyakarta, Solo, dan Bandung yang dinilai berhasil membangun kedekatan pemerintah dengan masyarakat, sehingga aksi arogan massa berhasil diredam.
“Kepemilikan terhadap Indonesia harus dirasakan bersama, antara rakyat dan pejabat,” katanya.(*)
