MAGETAN (Wartatransparansi.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magetan (FPDIP Magetan) menyikapi dinamika politik nasional terkini yang ditandai gelombang protes publik terkait isu kesejahteraan pejabat, tekanan ekonomi, dan kualitas tata kelola. Fraksi PDI Perjuangan memandang kejadian-kejadian tersebut sebagai alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat akuntabilitas, perlindungan hak-hak warga, serta ruang kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
“Pemerintah pusat telah mengumumkan pengetatan fasilitas bagi anggota parlemen sebagai respons atas situasi ini; langkah korektif tersebut perlu dikawal agar benar-benar terlaksana dan mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Suyono Wiling Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan.
Dijelaskan seiring bergulirnya pembahasan RUU Penyiaran, Fraksi menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers dan jurnalisme investigatif yang berperan vital mencegah korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Regulasi yang baik harus menata ekosistem penyiaran tanpa membatasi kritik dan independensi ruang redaksi.
Langkah Nyata Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan : Penguatan Pengawasan Anggaran & Fasilitas Pejabat
Mendorong penertiban dan peninjauan seluruh pos belanja non-prioritas, termasuk fasilitas yang tidak mendesak, agar diarahkan ulang ke layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial). Melakukan rapat kerja evaluatif dengan TAPD/OPD untuk memastikan disiplin fiskal serta menindaklanjuti kebijakan nasional soal rasionalisasi fasilitas pejabat.
Menjaga Kebebasan Pers & Akses Informasi publik
Menyampaikan rekomendasi resmi agar pembahasan RUU Penyiaran memastikan perlindungan jurnalisme investigatif, whistleblowing, dan keberimbangan konten.Menginisiasi Public Hearing di Magetan bersama insan pers, komunitas kreator, kampus, dan ormas untuk merumuskan masukan daerah.
Menjamin Ruang Aspirasi & Penyampaian Pendapat yang Damai dan Pendekatan Humanis dari Aparat Penegak Hukum
Menegaskan hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat secara damai; mengimbau seluruh pihak menghindari kekerasan serta mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, dan proporsional terhadap setiap pelanggaran.
Meminta aparat dan pemerintah daerah mengutamakan pendekatan dialogis, terutama dalam situasi yang berpotensi memanas, sembari mengevaluasi prosedur pengamanan agar kejadian tragis tidak terulang, sekaligus mengembalikan marwah Aparat Penegak Hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat bukan sebagai musuh masyarakat.
Komitmen Keterbukaan & Partisipasi Publik. FPDI Perjuangan Magetan mendukung penuh partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan dan kinerja Fraksi PDI Perjuangan dalam menyuarakan aspirasi serta kepentingan warga Magetan.
Maka dengan ini kami Fraksi PDI Perjuangan menyatakan “Demokrasi harus dirawat dengan keberanian untuk terbuka, dikritik, dan diperbaiki. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan berdiri di garis depan untuk memastikan anggaran berpihak pada rakyat, pers bebas bekerja, dan suara warga tertampung tanpa sekat.
Kami mengundang seluruh masyarakat Magetan untuk aktif mengawasi, memberi masukan, dan bersama-sama membangun tata kelola yang jujur, adil, dan efektif.” (*)
