Namun, hingga saat ini belum ada tanda tangan kesepakatan dari kedua belah pihak. Situasi inilah yang mendorong LPK-RI untuk turut serta menjembatani komunikasi. Iskandar mengaku sudah mempertemukan jajaran eksekutif, yang diwakili pasangan Rijanto–Beky, dengan pihak legislatif. Sayangnya, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final.
“Kami tidak berhenti di situ. Dalam waktu dekat LPK-RI akan kembali mempertemukan eksekutif dan legislatif. Harapannya, ada kesepahaman bersama sehingga proses pembangunan Kabupaten Blitar bisa segera berjalan,” tambahnya.
Iskandar menekankan, keterlambatan pembahasan KUA-PPAS bukan hanya soal teknis politik, tetapi menyangkut nasib program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat menurunkan tensi politik demi tercapainya Blitar yang berjaya dan berdaya.
“LPK-RI akan terus berkomitmen menjadi mitra kritis dan solutif. Kami ingin melihat Kabupaten Blitar melangkah maju, dan itu hanya bisa dicapai jika semua elemen bekerja sama,” pungkasnya. (*)
