“Kami juga mendorong adanya penanda visual yang jelas agar warga tahu di mana puskesmas rujukan berada, terutama saat kondisi darurat di malam hari,” imbuhnya.
Tak kalah penting, bidang pendidikan turut menjadi sorotan. Pemerintah diminta menambah sarana pendidikan di wilayah padat penduduk seperti Sawahan. Meski tantangan lahan masih jadi hambatan, pemanfaatan aset Pemkot diharapkan bisa jadi solusi untuk membangun sekolah baru.
Di sektor ekonomi, DPRD mengapresiasi komitmen Pemkot terhadap penguatan UMKM, pengembangan pariwisata lokal, hingga keberpihakan terhadap warga Surabaya dalam hal ketenagakerjaan. Hal ini dianggap sejalan dengan misi utama Wali Kota untuk memperkuat sektor unggulan daerah.
Untuk pelestarian budaya, DPRD mengingatkan agar tidak terjadi lagi permasalahan seperti sebelumnya. Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan dinas teknis lain dinilai krusial dalam menjaga situs cagar budaya di kota ini.
RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi lebih dari sekadar dokumen perencanaan. Ia harus menjadi panduan nyata pembangunan Surabaya dalam lima tahun ke depan. DPRD menekankan pentingnya keterlibatan seluruh OPD dan BUMD agar visi dan misi wali kota benar-benar diterjemahkan ke dalam program-program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dengan perencanaan fiskal yang realistis dan kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif, Surabaya diharapkan mampu melangkah mantap menuju masa depan yang lebih baik.
