SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Arif Fathoni ini berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Bamus) lantai dua Gedung DPRD Surabaya, Jl. Yos Sudarso, pada Selasa (8/7/2025).
Anggota Bamus, Achmad Nurdjayanto, menjelaskan kepada media bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi telah diselaraskan bersama Pemerintah Kota Surabaya. Proses penyusunan RPJMD sendiri telah melalui berbagai tahapan, mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), pembahasan teknis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga finalisasi di tingkat DPRD.
“Dokumen ini kini tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Rabu, 9 Juli 2025, pukul 13.00 WIB,” terang Nurdjayanto.
RPJMD kali ini menggarisbawahi pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, termasuk penguatan sistem transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Beberapa proyek besar yang menjadi sorotan antara lain kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Timur (JLLB-JLLT), pembangunan flyover, serta penataan ulang kawasan Gunungsari sebagai bagian dari upaya menanggulangi banjir, dengan target bebas genangan pada tahun 2027.
Dalam aspek pembiayaan, Pemkot membuka berbagai skema pendanaan. Namun DPRD tetap mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah konkret seperti perluasan objek pajak, pencegahan kebocoran, hingga optimalisasi aset yang selama ini belum produktif.
“Proyeksi PAD lima tahun mendatang ditargetkan mencapai Rp13 triliun, angka yang cukup rasional jika melihat potensi fiskal daerah saat ini,” kata Achmad usai rapat.
Sektor kesehatan juga mendapat perhatian besar. DPRD menekankan pentingnya pembangunan rumah sakit baru di wilayah Surabaya Selatan dan Utara serta pengembangan RSUD Bhakti Dharma Husada. Upaya ini bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, terutama yang terintegrasi dengan BPJS dan menjangkau masyarakat melalui puskesmas yang beroperasi 24 jam.
