Ia ingin memastikan bahwa seluruh ASN memahami kewajibannya dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan dan lingkungan hidup.
“Kita menekankan bahwa HAM yang dibahas dalam forum ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya secara menyeluruh. Tak hanya terfokus pada satu aspek, penguatan ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sisi kehidupan,” jelasnya.
Mugiyanto juga menyampaikan bahwa program penguatan HAM ini merupakan agenda nasional yang ditargetkan pada tahun menyasar satu juta ASN dan diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Selain ASN, sebanyak 225 ribu masyarakat umum juga akan mendapatkan edukasi HAM secara bertahap di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I., atau yang akrab disapa Mas Ibbin, menyambut baik sinergi antara Pemkot Blitar dan Kemenham.
“Kami bangga menjadi bagian dari penguatan HAM ini. Sebagai kota yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Bung Karno, sang proklamator dan tokoh HAM dunia, Blitar memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi,” tuturnya.
Dikatakannya, Bung Karno tidak hanya memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mempelopori gerakan non-blok dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain di dunia.
“Kami ingin terus belajar dari Kemenham agar Kota Blitar bisa tumbuh menjadi kota HAM yang inklusif, adil dan berdaya,” pungkas Wali Kota Blitar. (*)
