Sementara menurut informasi yang ia terima, kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta itu merupakan laporan dari sumber internal Bank Jatim sendiri, namun pada perjalanannya kasus ini dilimpahkan ke eksternal dan pihak internal yang mengajukan diri sebagai whistleblower justru dipindah ke Bank Jatim pusat di Surabaya secara mendadak dan tidak ada kepastian posisi, atau tidak memiliki job posisi resmi.
Politisi PKB ini menilai hal tersebut sebagai sebuah intimidasi pada internal padahal sebagian dari mereka yang ingin menyelamatkan Bank Jatim.
Nur Faizin juga menerangkan bahwa banyak pihak di internal mengaku siap membuka kebenaran dalam kasus ini walau mereka masih dibayang bayangi mutasi ke pulau dan pengucilan. Lebih lanjut dia juga menegaskan bahwa sudah ada beberapa Fraksi yang akan bergabung dalam Pansus ini.
“Sudah ada beberapa orang yang siap hadir dan memberikan keterangan pada kami nanti ketika Pansus ini sudah jalan, dan Alhamdulillah juga beberapa Fraksi menyatakan siap bersama sama dengan kami, lagi lagi ini untuk menyelamatkan Bank Jatim dan aset milik rakyat Jawa Timur” tutupnya.
Diketahui sebelumnya, seluruh anggota Fraksi PKB telah resmi mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Bank Jatim, usulan tersebut resmi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang digelar pada Senin (19/5/2025).
Wakil Ketua Fraksi PKB Hikmah Bafaqih yang menyerahkan usulan pansus yang ditanda tangani 27 anggota DPRD Jatim langsung kepada pimpinan sidang paripurna di hadapan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Hikmah menegaskan pihaknya akan terus mendorong pembentukan Pansus Bank Jatim sebagai bagian dari komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menilai, evaluasi menyeluruh terhadap Bank Jatim sangat dibutuhkan demi mewujudkan kinerja yang lebih transparan dan profesional.
“Kami berkomitmen untuk menegakkan fungsi pengawasan. Ini merupakan tanggung jawab kami dalam memastikan agar Bank Jatim dapat beroperasi sesuai harapan publik,” tutupnya. (*)
