“Pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada kebutuhan lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat konektivitas sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan,” pesan Gus Barra.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi menyampaikan kegiatan Musrenbang ini selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto juga melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Yakni Jajaran Forpimda, Kepala Desa/Lurah, perwakilan ormas, LSM, PKK, akademisi dan instansi vertikal.
“Sebelum kita menggelar Musrenbang RPJMD hari ini, kami telah merumuskan melalui empat tahapan,” jelas Bambang.
Kegiatan Musrenbang ini selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto juga melibatkan berbagai unsur masyarakat. Yakni Jajaran Forpimda, Kepala Desa/Lurah, perwakilan ormas, LSM, PKK, akademisi dan instansi vertikal.
Menurut Bambang melalui musrenbang ini kami harapkan, akan terbentuk pengembangan partisipasi masyarakat pada setiap proses dan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan penyusunan RPJMD 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka pendek, menengan dan jangka Panjang yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa TimurTahun 2025-2029.
Adapun untuk mewujudkan VISI pembangunan Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju,Adil dan Makmur, kami telah merumuskan 4 MISI yang kita beri nama “CATURABHIPRAYA MUBAROK” yang artinya kurang lebih adalah 4(empat) harapan/keinginan untuk Mojokerto penuh berkah.
Sedabgkan 4 MISI tersebut yakni:
- meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.
- Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
- Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan Usaha Mikro serta BUMDesa yang berbasis masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
“Misi ke empat meningkatkan pembangunan Infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian Lingkungan,” pungkas Bambang.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Ayni Zuroh, S.E. menambahkan, pihaknya setuju dengan visi ‘Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur’. Salah satunya adalah pemindahan pusat pemerintahan baru Kab. Mojokerto yang saat ini masih berada diwilayah Kota Mojokerto ke wilayah Kab.Mojokerto.
“Di Indonesia ini, hanya Kabupaten Mojokerto saja yang pusat pemerintahannya bukan berada di wilayahnya sendiri. Ada 3 usulan lokasi untuk pemerintahan baru Kab. Mojokerto yakni di Pacet, Sooko, dan Mojosari. Semoga kita semua bisa memilih daerah mana yang cocok untuk pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto,”
Pungkas Ayni Zuroh.(*)
