Surabaya (WartaTransparansi.com) – Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur menilai keberadaan puluhan perusahaan milik Pemprov Jawa Timur dan bernaung di BUMD tidak banyak memberikan kontirbusi defiden ataupun pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jawa Timur.
Berdasarkan catatannya, hanya segelintir BUMD yang dinilai bisa memberikan keuntungan. Padahal PAD tersebut dibutuhkan Pemprov Jatim untuk kepentingan program kesejahteraan rakyat.
Adam Rusydi selaku Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur mendesak agar seluruh direksu maupun komisaris yang ikut seleksi bisa menyerahkan bisnis plan atau rencana kerja kepada komisi yang membidangi keuangan.
DPRD Jawa Timur menganggap hal ini cukup penting, lantaran kepentingan BUMD adalah mendapatkan keuntungan. Sehingga defiden atau keuntungan tersebut, bisa didorong untuk tambahan PAD.
“Kami berharap siapa saja yang duduk di BUMD harus mampu mendorong keuntungan untuk rakyat Jatim. Karena itu, Komisi C juga berharap bisa dilibatkan mengawal proses rekruitmen calon direksi maupun calon komisaris BUMD milik Pemprov Jatim,” tandas Adam yang juga politisi Partai Golkar.
