MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Sebanyak 299 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga non-kesehatan (non-nakes) Kabupaten Mojokerto mengadu ke Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto. Mereka minta dukungan wakil rakyat agar nasib honorer Kabupaten Mojokerto bisa mendapatkan kepastian terkait status kepegawaian.
Ketua Forum Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) Kabupaten Mojokerto, Tio Nanda Saputra menjelaskan upaya mengadu ke Komisi IV DPRD Kab. Mojokerto ini, agar nasib honorer Kabupaten Mojokerto yang hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait status kepegawaian.
“Kami berharap ada solusi dari pemerintah daerah dan DPRD agar kami bisa dipermudah dan diangkat menjadi PPPK. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun dan ingin mendapatkan kepastian,”ungkap Tio, dikonfirmasi usai megadu di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (25/2/2025).
Dijelaskan sebanyak 299 tenaga honorer ini telah bekerja dengan dedikasi tinggi di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit daerah, namun belum mendapatkan status kepegawaian yang jelas.
“Kami khawatir jika kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2024 benar-benar diberlakukan tanpa ada solusi konkret bagi mereka. Sehingga kami mendatangi dan mengadu ke wakil rakyat umtuk mendapatkan solusinya,” pungkas Ketua FKHN.
Dikonfirmasi scara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Tatang Mahendrata menegaskan bahwa terkait pengangkatan CPNS maupun honorer kewenangan ada di pemerintah pusat.
