Minggu, 21 Juli 2024
24 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMagetanDewan Sorot Pelaksanaan Perpres 80 oleh Pemkab Magetan

    Dewan Sorot Pelaksanaan Perpres 80 oleh Pemkab Magetan

    MAGETAN (WartaTransparansi.com) – Pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Bangkalan – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, yang salah satunya wilayah Kabupaten Magetan, menjadi sorotan DPRD Magetan dalam pelaksanaannya.

    Masalah itu disampaikan oleh Ketua DPRD Magetan H.Sujatno saat paripurna DPRD dalam mendengarkan jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi fraksi dalam LPJ APBD tahun anggaran 2023 di ruang paripurna Jumat (21/6/2014) siang. Salah satunya relokasi Lingkungan Industri Kulit (LIK).

    Menurutnya sampai saat ini belum ada progres yang yang disampaikan Pemkab Magetan. “Dari tahun 2019 sampai sekarang progresnya belum nampak,” ujar Sujatno.

    Baca juga :  Peringati Hari Adhyaksa Ke 64 Kejari Magetan Gelar Dzikir Dan Istighosah

    Ditambahkan, relokasi LIK membutuhkan lahan minimal 10 hektar, dan juga butuh akses jalan asuk lokasi.Siapkah Pemkab untuk menyiapkan lahan 10 hektar dan tadi sudah dijawab siap, perlu progres perkembangan dalam pelaksanaan.

    Selain itu dalam paripurna tersebut, PJ Bupati juga telah menjawab dari PU Fraksi Fraksi yang sudah dijawab Bupati. “Kita cermati dan perdalam dari pertanyaan dalam PU Fraksi,” terang Sujatno. Dan yang belum terjawab, sambungnya, akan dirapatkan antara Banggar dan SKPD untuk memperdalam.

    Selain itu, masih kata Sujatno, dari hasil temuan BPK dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, juga akan cermati bersama. Dewan, lanjutnya,  tidak menyoroti angka-angka, karena itu sudah diperiksa BPK, namun yang perlu dicermati adalah kebijakan-kebijakan apa yang telah diambil pemerintah dalam pelaksanaan APBD TA 2023.

    Baca juga :  697 Siswa Baru SMK Yosonegoro Ikuti MPLS

    Sementara itu, PJ Bupati Magetan Hergunadi menyampaikan, pihaknya konsen menyikapi adanya beberapa temuan BPK yang sangat krusial. Seperti PAD, retribusi, penataan aset, SIPD. “Yang lainnya kita mesti tindaklanjuti semua temuan BPK,” kata Hergunadi

    Sementara terkait exit tol, Hergunadi menjelaskan sampai saat ini masih di tingkat Propinsi, sedang disiapkan kajian akademisnya, yang sampai sekarang belum selesai. “Sedangkan untuk pengembangan Sarangan, saat ini pemkab masih menyiapkan asetnya dulu, dan jika nanti sudah tertata baru kita laksanakan pengembangan Sarangan,” tukasnya. (*)

    Reporter : Rudy Ardi

    COPYRIGHT © 2024 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan